GOGON

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengupayakan perbaikan sistem pendidikan melalui metode pembelajaran mendalam (deep learning) dan Kurikulum Cinta. Implementasi kedua konsep tersebut dinilai membutuhkan penguatan kompetensi guru yang salah satunya bisa dilakukan melalui program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB).

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Amin Abdullah, dalam temu media Institut Leimena, Jumat (21/3/2024). Hadir sebagai narasumber lainnya Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Arif Jamali Muis, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, Farid F. Saenong, Presidium Dewan Gereja-gereja Sedunia, Henriette Lebang, dan Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho.

“Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya melatih guru memiliki kompetensi dalam multikulturalisme, multiagama, dan dalam pengalaman kami, dari 9.000 lebih guru yang sudah dilatih hampir semuanya belum pernah mendengar kompetensi itu,” kata Amin Abdullah, yang juga Senior Fellow Institut Leimena.

Amin menjelaskan program LKLB juga ikut mendukung BPIP untuk menghidupkan kembali karakter Pancasila pada generasi muda melalui Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila untuk guru dan siswa. Dalam LKLB, guru dilatih tiga kompetensi dalam membangun relasi dengan orang lain yang berbeda agama dan budaya, yaitu kompetensi pribadi (memahami agama sendiri secara utuh), kompetensi komparatif (memahami agama lain dalam memaknai hubungan dengan sesama yang berbeda), dan kompetensi kolaboratif (kerja sama terlepas dari perbedaan yang ada

Amin mengatakan metode deep learning salah satunya mendorong guru menerapkan pembelajaran yang menyenangkan (joyful), sehingga kompetensi literasi keagamaan lintas budaya bisa ikut mendukung hal tersebut yaitu mendorong pendidikan yang sarat nilai-nilai toleransi, menghormati orang lain, dan kerja sama. Hal senada juga muncul dalam konsep Kurikulum Cinta yang mengajarkan beragama dengan cinta kasih.

Kas138

^{_{Petugas Damkar Bantu Proses Pemakaman Pria Obesitas}}

Tim Rescue Damkar membantu proses pemakaman jenazah pria yang kelebihan berat badan, di wilayah Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Dantor Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Diki mengatakan, proses pemakaman itu berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025. Dimana, terdapat warga yang melapor bahwa terdapat saudaranya yang memiliki kelebihan berat badan hendak dimakamkan.

“Karena merasa kesulitan dalam proses pemakamanya,” kata Diki dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Dari situ, Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor bergegas menuju rumah duka. Tim membantu mulai dari mengangkat jenazah dari masjid ke ambulans hingga menurunkan ke liang lahat dengan alat bantu

“Alat yang digunakan tripod, carbiner, webbing, carmantle hingga tandu,” jelasnya.

Proses pemakaman itu berlangsung dengan suasana haru keluarga dan kerabat almarhum. Sekitar 2,5 jam proses pemakaman selesai dilakukan petugas.

“Berhasil dievakuasi oleh tim. Tim tidak sempat menanyakan kepastian beratnya, di atas seratus kemungkinan,” pungkasnya.
 

Toto Macau

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Hukum Visi Law Office menuai sorotan. Mengingat, penggeledahan dilakukan setelah kantor hukum tersebut bertindak sebagai penasehat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Visi Law Office merupakan kantor hukum yang didirikan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada Oktober 2020. Sebelumnya, bernama Visi Integritas Law Office.

Kemudian, pada Januari 2022, Rasamala Aritonang bergabung. Rasamala merupakan mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK. Saat ini, Febri Diansyah dan Rasamala menjadi penasehat hukum Hasto.

KPK memang bisa kapan pun dapat melakukan penggeledahan dan tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan maupun Dewan Pengawas KPK. Namun, Mahrus melihat waktunya saja yang kurang tepat, meski penggeledahan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Febri itu jadi kuasa hukum SYL itu dalam tahap penyelidikan. Kalau benar dalam tahap penyelidikan berarti belum ada tersangkanya. Sementara penggeledahan itu tahapnya dilakukan pada proses penyidikan. Jadi tidak tepat,” ujarnya.

Slot Deposit Qris 10 Ribu

^{_{Ridwan Kamil Jarang Update Usai Rumahnya Digeledah KPK}} 

 Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) kembali buka suara usai rumahnya menjadi sasaran penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

Menurutnya, saat ini ia dalam kondisi sehat. Ia pun membantah jika dirinya menghilang usai kediamannya digeledah. Ia mengungkapkan, hanya membatasi update kegiatannya di sosial media. 

“Sejak awal tahun, memang jarang meng-update kegiatan keseharian pribadi di media sosial,” kata RK melalui keterangan tertulisnya, Selasa (18/3/2025). 

Terkait dugaan mark up pengadaan iklan di BJB, RK mengaku tidak mengetahui. Meski perkara tersebut terjadi saat dia menjabat, ia memiliki fungsi ex-officio. 

“Untuk urusan BUMD, biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris terkait sebagai perwakilan Gubernur. Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengatahui perihal yang menjadi masalah hari ini,” sambungnya.

Dalam perkara ini, resmi mengumumkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

Salah satu dari lima tersangka itu adalah eks Dirut BJB, Yuddy Renaldi (YR). Kemudian, pimpinan divisi corporate secretary BJB, Widi Hartoto (WH). 

Selanjutnya, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK) yang merupakan dari pihak swasta. 

Slot88

^{_{Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman}}

Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memeriksa sejumlah saksi ahli, dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur oleh Kapolres Ngada AKBP Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

“Ya, tadi sidang etik dimulai kurang lebih jam 10.00 ya, terus menghadirkan beberapa saksi dengan beberapa background. Ada (pihak) hotel, terus ada ahli psikologi. Terus ada orang yang juga dalam konteks seksualitas juga ada dalam peristiwa tersebut,” kata Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Selain itu, ada juga ahli terkait narkoba yang melakukan tes urine terhadap Fajar, guna memastikan bahwa mantan Kapolres Ngada itu benar-benar menggunakan narkoba.

Di sisi lain, Anam juga mengapresiasi kerja komisi kode etik, karena dapat mengembangkan konstruksi peristiwa pelecehan seksual tersebut. 

Bahkan, dalam sidang etik juga terungkap bahwa jumlah hotel yang menjadi tempat pelecehan oleh mantan Kapolres Ngada itu bertambah.

“Kalau sementara jumlah hotelnya yang dikenal satu, itu lebih dari satu. Yang kedua jumlah pertemuan, artinya jumlah peristiwa ya. Apakah ini melibatkan orang dewasa atau ke anak-anak juga berkembang,” katanya.

“Nah, saya kira forum persidangan dengan mengeksplorasi di banyak aspek bisa ditunjukkan sampai sore ini,” pungkasnya.

Slot Deposit Qris

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berada di lokasi saat rumahnya digeledah. Rumah pria yang akrab disapa Kang Emil itu digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. 

“Dari informasi teman-teman (penyidik) yang ada di sana, itu beliau ada dan kooperatif,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025). 

Asep menjelaskan, pihaknya belum menentukan jadwal pemanggilan Kang Emil usai kediamannya digeledah. Pemanggilan tersebut guna mengklarifikasi perihal barang yang disita dari rumahnya. 

“Kita juga harus mendalami dokumen-dokumen yang kita kemarin hasil sita, kemudian barbuk elektronik itu harus kita pelajari dulu,” ujarnya.

Asep menyebutkan, dari pendalaman barang bukti nantinya akan diketahui materi apa yang akan diklarifikasi terhadap Kang Emil saat pemanggilan nanti. 

Sehingga kita tau informasi apa yang akan ditanyakan, atau akan digali pada pak RK, jadi tidak bisa sekarang, digeledah lalu dipanggil. Kita dalami dulu dokumen-dokumennya sehingga nanti tidak bolak-balik,” ucapnya. 

Sebelumnya, Plh. Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo menyatakan, perkara Bank BJB terjadi pada 2021-2023. Bank BJB melalui Divisi Corsec akan memasang iklan ke media cetak, online, dan elektronik melalui enam agensi. 

Dari hal tersebut, kemudian ditemukan ada sejumlah kecurangan. Salah satunya selisih antara budget yang dianggarkan dengan yang diterima media. 

Terdapat Selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media (selisih antara yang dibayarkan dari BJB ke agensi dengan agensi ke media), yaitu sebesar Rp222 miliar,” kata Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/3/2025). 

“Rp222 Miliar tersebut digunakan sebagai Dana non budgeter oleh BJB, yang sejak awal disetujui oleh YR selaku Dirut bersama-sama dengan WH untuk bekerjasama dengan 6 Agensi tersebut di atas untuk menyiapkan Dana Guna Kebutuhan non budgeter BJB,” sambungnya. 

Sekadar informasi, KPK resmi mengumumkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

Salah satu dari lima tersangka itu adalah eks Dirut BJB, Yuddy Renaldi (YR). Kemudian, pimpinan divisi corporate secretary BJB, Widi Hartoto (WH). 

Selanjutnya, Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (S), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK) yang merupakan dari pihak swasta. 

“Pada Tanggal 27 Februari 2025 KPK menerbitkan lima Surat Perintah Penyidikan dengan tersangka YR, WH, IAD, S, dan SJK,” kata Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, Kamis (13/3/2025).

Slot Qris

^{_{Toyota Raize dan Agya Kena Recall, Gara-Gara Hal Ini}} 

PT Toyota Astra Motor (TAM) melakukan recall atau penarikan kembali untuk model Raize dan Agya. Program special service campaign (SSC) ini  untuk melakukan pemeriksaan dan reprogramming Electronic Control Unit (ECU).

1. Toyota Recall Raize dan Agya

Penarikan kembali tersebut menyasar Toyota Raize tahun produksi 8 Juni 2021-16 Juli 2024. Sementara Toyota Agya tahun produksi 22 Juli 2022-29 Juli 2024 juga diminta datang ke bengkel resmi terdekat.

Mobil yang terdampak akan dilakukan pemeriksaan dan reprogramming Electronic Control Unit (ECU) yang mengendalikan brake booster. Apabila bermasalah, dikhawatirkan sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik.

Recall ini merupakan bentuk komitmen Toyota untuk menjamin kualitas produk dan layanan. Inisiatif ini juga mencerminkan transparansi Toyota dalam memberikan solusi yang bertanggung jawab terhadap potensi permasalahan pada produk yang telah dipasarkan.

“Berikan Total Mobility Solution, perhatian dan tanggung jawab Toyota tidak berhenti sampai mobil datang ke rumah pelanggan. Dengan semangat continuous improvement, kami terus melakukan riset produk yang telah dipasarkan untuk menemukan kemungkinan masalah dan segera melakukan langkah perbaikan,” kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto dalam keterangan persnya.

Toyota Raize dan Toyota Agya dilengkapi brake booster yang dikendalikan oleh Electronic Control Unit (ECU). Brake booster merupakan komponen sistem rem mobil yang membantu pengemudi melakukan pengereman supaya lebih mudah dan ringan.

2. Masalah ECU

Terdapat potensi malfungsi pada ECU mesin dikarenakan pemrograman yang kurang tepat. Dalam kondisi berkendara tertentu ada kemungkinan brake booster tidak dapat bekerja secara maksimal. 

Situasi ini akan menambah jarak berhenti kendaraan yang membuat pengemudi harus memberikan tekanan yang lebih besar saat pengereman, sehingga berpengaruh terhadap safety kendaraan di jalan.

Proses reprogramming (software update) untuk memperbarui sistem dan mengatasi potensi malfungsi akan dilakukan oleh teknisi ahli bersertifikat Toyota global sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan cepat dan aman. Estimasi waktu pengecekan hingga software update selesai, berlangsung sekitar 1 jam tanpa perlu penggantian komponen apa pun.

^{_{Pelecehan Seksual AKBP Fajar, LPSK Desak Evaluasi Penanganan Kasus TPKS di NTT}}

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti dugaan kasus pencabulan anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. LPSK mendesak agar kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di NTT dievaluasi.

Wakil Ketua Sri Nurherwati mengatakan, terungkapnya kejahatan mantan Kapolres Ngada menjadi tonggak pentingnya evaluasi terhadap rekam jejak Kapolres Ngada dalam menangani sejumlah kasus TPKS dan beberapa kasus lainnya yang didampingi LPSK di beberapa wilayah NTT yang mengalami hambatan penyelesaian perkara.

Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma pernah menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur sehingga diperlukan evaluasi penanganan sejumlah kasus TPKS yang pernah terjadi di wilayah tugas AKBP Fajar.

“Evaluasi dan pengusutan kembali kasus TPKS tersebut dalam kerangka memenuhi hak pemulihan bagi korban dan mencegah keberulangan,” ujar Nurherwati, Sabtu (15/3/2025).

Dia menerangkan, perempuan dan anak sebagai kelompok rentan sebagai korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak seharusnya dilindungi. Pihaknya memberikan dukungan bagi Direktorat PPA-PPO, terutama Subdit Perempuan dan Subdit Anak menunjukkan presisi dalam melindungi perempuan dan anak.

Dia mengungkap, berdasarkan catatan penanganan kasus TPKS oleh LPSK di wilayah NTT,  terdapat kasus TPKS di NTT yang menyebabkan korban melahirkan dan penyidik mengalami kesulitan membuktikan pelakunya. Upaya pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan tes DNA, sebagian besar negatif.

Kasus ini terjadi di Sumba Timur dan Sumba Barat Daya. Sementara, korban tidak memiliki akses berhubungan dengan pihak lain kecuali pelaku karena merupakan Tuannya,” tuturnya.

Kas138

^{_{Mendag Budi Santoso Sidak Pabrik PT Artha Eka Global Asia}}

 Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Minyakita yang diproduksi PT Artha Eka Global Asia (AEGA) bukan minyak Domestic Market Obligation (DMO). Menurutnya, minyak yang digunakan merupakan minyak komersial.

“Minyakita yang dijual ini, yang diproduksi oleh PT AEGA ini minyak non-DMO. Jadi bisa jadi dia ambil dari minyak non-DMO berarti yang minyak komersial ya,” tegas Mendag Budi dalam konferensi pers yang digelar di pabrik produksi PT AEGA di Karawang, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025).

Untuk diketahui, minyak non DMO merupakan minyak goreng yang didistribusikan oleh produsen, dan bukan berasal dari pelaku usaha yang mendapat insentif dari pengajuan hak ekspor. Minyak non DMO ini biasanya dijual lebih mahal dari DMO.

1. Isi Minyakita Dikurangi

Mendag mengatakan, PT AEGA mengurangi volume isi dari Minyakita yang dikemasannya tertera 1 liter menjadi hanya 750-800 mililiter. Harga minyak non DMO ini kemudian disamakan dengan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

“Jadi ini minyak non-DMO, sehingga dia mengambil minyak komersial untuk diproduksi menjadi minyak kita dengan ukuran tidak 1 liter, ya ukurannya hanya 750 mililiter,” ungkap Mendag Budi.

2. Pabrik Artha Eka Global Ditutup

Lebih lanjut Mendag Budi mengatakan bahwa pabrik Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) saat ini telah resmi ditutup. Selain itu, izin produksi pabrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat ini juga telah dicabut.

Saat ini, pabrik produksi yang baru beroperasi selama kurang lebih satu bulan setelah sebelumnya berlokasi di Tole Iskandar, Depok itu disegel dan sebanyak 140 karton Minyakita serta 32.284 botol yang belum diisi telah disita.

“Jadi tanggal 7 Maret kita melakukan pengawasan ke perusahaan PT AEGA ya, gudangnya di Jalan Tole Iskandar, Depok. Tetapi ternyata perusahaannya sudah tutup dan kita lakukan penelusuran ternyata pindah ke sini,” terang Mendag Budi.

“Nah seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 mililiter yang rencananya akan untuk produksi Minyakita. Ini belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi,” pungkasnya.

Baca Juga:

^{_{Prabowo Marah Takaran Minyakita 1 Liter Disunat!}}

 Presiden Prabowo Subianto marah karena kasus peredaran minyak goreng MinyaKita yang tidak sesuai takaran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

“Ya gimana, masak nggak marah ya kan, orang rakyat banyak di, yang marah itu nggak hanya presiden, kita juga semua marah kan,” kata Sudaryono kepada awak media.

1. Sidak Minyakita

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menemukan ketidaksesuaian takaran pada minyak goreng MinyaKita saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025) lalu.

Dalam sidak tersebut, terungkap bahwa kemasan MinyaKita berlabel 1 liter ternyata hanya berisi sekitar 750–800 mililiter. Hal ini lantas menimbulkan kecaman publik, terlebih karena terjadi di bulan Ramadan. 

Presiden Prabowo, kata Sudaryono, juga menegaskan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum di Indonesia. Termasuk, distributor yang menyunat MinyaKita. Bahwa, semua yang telah merugikan rakyat harus ditindak dengan tegas.

“Intinya nggak ada, tidak ada siapapun itu nggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden mengatakan seperti itu, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak ya kita harus dengan tegas lah,” tegasnya. 

2. Hukuman Pelaku

Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa semua pelaku usaha yang melakukan kecurangan harus diberikan hukuman agar ada efek jera.

“Karena dengan ketegasan kita maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga nggak akan mengulangi atau tidak, Yang mau niat juga dia berhenti juga, dan seterusnya lah gitu,”