GOGON

_{^{Varian produk dari UMKM asal Bandung Restu Mande}}

 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asal Bandung Restu Mande berhasil mencuri perhatian dunia di ajang World Economic Forum (WEF) 2025 yang digelar di Davos, Swiss dengan produk unggulan mereka, rendang sapi dan keripik rendang telur.

Business Development Director Restu Mande Utami Ichda Ramadhanty, mengatakan makanan yang disajikan di Paviliun Indonesia ini mendapat sambutan hangat dari pengunjung karena rasanya yang autentik.

“Terus produknya tahan lama dan praktis juga, pengunjung jadi antusias untuk bawa pulang produk kami,” kata Utami dalam keterangan pers yang diterima, Kamis.

Selain menawarkan rasa autentik yang kaya akan bumbu rempah, Restu Mande memiliki keunggulan lain dengan kepemilikan sertifikasi kualitas makanan yang lengkap, bahkan berhasil memenuhi standar dan sertifikasi Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat yang sangat sulit untuk didapat.

Tak hanya itu, ia pun telah mengantongi berbagai sertifikasi mulai dari sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Good Manufacturing Practice Certified (GMP), dan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) Certified.

“Sekarang, ada empat produk kami yang sudah sertifikasi FDA, yaitu bumbu rendang, bumbu ayam gulai, teri balado hijau, dan rendang jengkol. Selain bisa masuk ke pasar Amerika, kami bisa juga masuk ke pasar negara lain yang menerima sertifikasi ini seperti Kanada, Selandia Baru, dan Jepang,” ungkap Utami.

Sertifikasi lengkap ini jadi bekal utama untuk melakukan ekspansi ke pasar internasional. Saat ini, produk-produk Restu Mande sudah berhasil masuk ke pasar Papua Nugini, Qatar, Australia, dan Singapura.

Perjalanan Utami hingga mampu ada di posisi saat ini tidak selalu mulus. Pandemi COVID-19 jadi tantangan terberat baginya sebab pendapatan rumah makan yang berada di pusat Kota Bandung (Jawa Barat) ini menurun drastis. Namun, dengan memanfaatkan platform pemesanan online seperti Grab, ia mampu untuk perlahan bangkit dan justru tumbuh melejit hingga 300 persen dari sebelum pandemi.

Neneng Goenadi, Country Managing Director, Grab Indonesia, mengatakan, Grab bangga telah menjadi bagian dari perjalanan Restu Mande, dari mendukung digitalisasi bisnis hingga membantu mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan dalam memperluas jangkauan distribusi dan konsumen, sehingga pendapatan menjadi berlipat ganda.

“Keikutsertaan Restu Mande di Paviliun Indonesia adalah bentuk komitmen kami dalam mendorong UMKM asli Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa inovasi lokal mampu bersaing di pasar global,” katanya.

Restu Mande tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi komunitas lokal dengan membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga tanpa meninggalkan peran mereka di rumah, dengan tawaran jam kerja yang fleksibel.

Selain itu, Restu Mande juga bekerja sama dengan petani lokal di sekitar Bandung (Jawa Barat) untuk memastikan bahan baku berkualitas, seperti daging dan rempah-rempah, didapat langsung dari sumbernya. Dengan memutus mata rantai tengkulak dan membeli langsung dari petani, tentu meningkatkan pendapatan petani sekaligus memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga.

Ke depannya, Restu Mande berambisi untuk terus berkembang dan mengenalkan cita rasa Indonesia di kancah global. Usai mengikuti Paviliun Indonesia di Davos, Swiss, mereka tengah mempersiapkan persyaratan untuk sertifikasi EFSA (European Food Safety Authority) demi memperluas pasar ke Eropa.

^{_{Rektor UIN Datokarama Palu Prof Lukman Thahir memberikan keterangan terkait tujuh warga Palestina kuliah di kampus yang ia pimpin.}}

 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah Prof Lukman Thahir memastikan tujuh orang warga Palestina berkuliah jenjang Strata 1 (S1) di perguruan tinggi Islam yang dipimpinnya.

“Mereka berkuliah mulai semeter ganjil tahun akademik 2025/2026,” kata Lukman Thahir di Palu, Kamis.

Ia menjelaskan keterbukaan perguruan tinggi tersebut merupakan kerja sama UIN

Saat ini Pemerintah Palestina lewat Kedutaan Besar mereka untuk Indonesia sedang menyiapkan paspor dan administrasi lainnya, supaya bisa masuk dan tinggal di Indonesia selama masa perkuliahan.

“Mereka akan tiba di Kota Palu sekitar Mei 2025,” ujarnya.

Ia mengemukakan pihaknya juga sedang mempersiapkan program untuk tujuh warga Palestina tersebut, di antaranya pembekalan dan pembelajaran Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris.

“Ketika mereka tiba di Kota Palu, mereka mulai belajar Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Proses pembekalan dan pembelajaran tersebut berlangsung tiga bulan, sebelum perkuliahan di mulai,” katamya.

Ia memaparkan program pembekalan kemahiran berbahasa Indonesia dan Inggris penting dilakukan guna memudahkan calon mahasiswa berinteraksi saat melaksanakan proses perkuliahan nanti.

Selain itu, kampus UIN Datokarama juga menyiapkan tempat tinggal bagi tujuh warga Palestina tersebut selama mengikuti kegiatan akademik.

“Kami menanggung tempat tinggal, SPP, dan biaya makan warga Palestina yang mengenyam pendidikan di UIN Datokarama,” ucap Lukman.

Tujuh orang warga Palestina yang mulai kuliah tahun 2025 merupakan implementasi dari komitmen UIN Datokarama mengembangkan pengabdian maupun pemberdayaan masyarakat internasional.

UIN Datokarama dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama pada Juli 2024, salah satu poin dari kesepakatan itu memberikan beasiswa pendidikan untuk warga Palestina.

Tujuh Warga Negara Asing (WNA) asal Palestina tersebut, yakni Adam Mohammed Mustafa Muhaysin, Kokab Walid Mahmoud Abou Oraiban, Subhi Zuhair Ahmed Al-Hindi, Hiba Mohammed Masoud Abou Ishaq, Dalia Ziad Deeb Ali Saleh, Hamza Abdul Fattah Abdul Latif Al-Ashqar, dan Wala Mohammed Hassan Al-far.

“Mereka akan kuliah di Program Studi Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi,” kata dia

^{_{Ilustrasi – Sejumlah calon penumpang saat mengantre di conter check in di Terminal 3 Bandara Soetta, Tangerang, Banten}}

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mencatat tingkat isian kunjungan terbanyak pada periode long weekend Imlek dan Isra Mikraj yang jatuh pada tanggal 24 Januari-2 Februari 2025 adalah Denpasar, Bali hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan, di Tangerang, Senin, mengatakan tingkat isian tertinggi di antaranya adalah Denpasar, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta untuk rute domestik.

“Sementara untuk rute internasional dengan isian tertinggi adalah Singapura dan Jeddah dalam perjalanan periode long weekend ini,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk periode libur tahun ini, Garuda Indonesia Group menyediakan sedikitnya 1,2 juta kursi penerbangan yang terdiri dari sedikitnya 889 ribu kursi penerbangan Garuda Indonesia dan 373 ribuan kursi penerbangan Citilink.

“Garuda Indonesia memproyeksikan rata-rata tingkat isian penerbangan sebesar 54 ribuan penumpang per harinya, meningkat hingga mencapai sekitar 25 persen dibanding periode sebelumnya, yang mencatatkan tingkat isian sebesar 41 ribuan penumpang per harinya,” katanya.

Sementara itu, Citilink juga memproyeksikan tingkat isian penumpang sebesar 30 ribuan per harinya, meningkat sebesar 6,3 persen dibanding angkutan penumpang di luar periode libur long weekend, yang tercatat sebesar 29 ribuan penumpang.

Dia mengungkapkan, untuk momentum puncak keberangkatan pada periode libur panjang ini telah berlangsung pada tanggal 25 Januari 2025. Sedangkan puncak kepulangan kami proyeksikan akan terjadi pada 2 Februari 2025 mendatang.

“Trafik pergerakan penumpang kami perkirakan masih akan bergerak dinamis, mengingat tren perjalanan masih berlangsung hingga akhir pekan mendatang,” katanya pula.

Dalam hal ini, Garuda Indonesia Grup mengoptimalkan kapasitas produksinya dengan mengoperasikan 68 penerbangan dalam menyambut momentum periode long weekend Imlek dan Isra Mikraj tersebut.

Melalui pengoperasian 68 tambahan penerbangan, lanjut dia, diantaranya menerbangkan 43 penerbangan tambahan termasuk di dalamnya pengoperasian empat pesawat berbadan lebar.

“Sementara untuk maskapai Citilink menambah sebanyak 25 frekuensi penerbangan,” ujarnya lagi.

Penambahan frekuensi penerbangan ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang diproyeksikan akan terjadi sepanjang periode tersebut, khususnya di berbagai rute favorit masyarakat.

Selain itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kenyamanan penumpang, sepanjang periode bulan Januari-Februari, pihaknya telah mempersiapkan data flight plan terupdate yang dilaksanakan oleh Flight Operation Officer mengenai situasi cuaca termasuk mengantisipasi kemungkinan clear air turbulence, thunderstorms, dan low altitude windshear pada masing-masing rute penerbangan serta mempersiapkan bandara alternatif yang dapat dijadikan lokasi pendaratan apabila terjadi keadaan darurat.

“Berbagai langkah tersebut dilaksanakan secara menyeluruh tanpa terkecuali dalam memastikan operasional penerbangan dan pelayanan terhadap penumpang tetap berjalan dengan lancar pada momentum long weekend Imlek dan Isra Mikraj,” kata dia pula.

^{_{Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025)}}

 Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encer Nurjaman alias Hambali yang ditahan penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, masih berstatus sebagai warga negara Indonesia.

“Ya, banyak sekali paspor yang digunakan (Hambali), tetapi kita tahu dia orang Indonesia dan dia warga negara Indonesia dan kami punya data yang cukup yang bersangkutan tentu ketika terjadi peristiwa Bom Bali pada tahun 2002,” kata Yusril menjawab isu kewarganegaraan Hambali saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Mantan Menteri Kehakiman RI itu mengaku tahu detail sosok Hambali saat terlibat dalam peristiwa Bom Bali tahun 2002.

Menurut Yusril, dokumen tentang data diri Hambali masih tersimpan.

“Bahwa seseorang itu punya beberapa paspor, itu bisa saja. Kita tidak tahu dia paspornya asli atau paspornya bagaimana. Maklumlah, teroris apa saja bisa dilakukan, tetapi kita tetap mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia,” ucap Yusril.

Sementara itu, terkait kekhawatiran sejumlah pihak mengenai wacana pemulangan Hambali ke Indonesia, Yusril menghargai hal tersebut.

Namun, menurut dia, pemerintah memperlakukan sama setiap warga negaranya, termasuk WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri.

“Saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tetapi kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Kita tetap harus melakukan hal yang sama, walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, tapi kita harus tetap berlaku adil,” imbuh Yusril.

Ia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia sempat mencoba berkomunikasi dengan pemerintah AS perihal kelanjutan kasus Hambali.

Kementerian Luar Negeri, kata Yusril, pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu.

Akan tetapi, akses pemerintah Indonesia cukup terbatas karena ketentuan hukum pidana militer di AS sukar dijangkau dari pendekatan sipil maupun diplomasi.

Hingga kini, Hambali masih ditahan di Guantanamo tanpa diadili.

Selain itu, Yusril menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen melawan terorisme. Namun, pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri.

“Saya kan bertindak sebagai pemerintah, bukan pribadi. Sebagai pemerintah, kita berkewajiban untuk melindungi atau kita juga membantu warga negara kita di luar negeri supaya dia diperlakukan dengan adil,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan untuk memulangkan Hambali dari tahanan Guantanamo. Akan tetapi, wacana tersebut dikaji dan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk pembicaraan dengan pemerintah AS.

^{_{Ilustrasi – Penyediaan gas pipa dan LNG oleh PLN EPI untuk pembangkit PLN berhasil menjaga HOP rata-rata 7,15 pasokan hari (range keamanan 6-9 hari).}}

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali kuota ekspor gas, sebab pasokan gas di dalam negeri berkurang.

“Nanti akan kami (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation). Khususnya gas jatah pemerintah. Jadi itu satu jalan,” kata Sugeng, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh penurunan produksi karena faktor alam (natural decline).

Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, jika segala upaya sudah dilakukan namun masih belum juga memenuhi kebutuhan gas, pihaknya pun mengusulkan untuk melakukan impor.

“Maaf ujung dari segala ujung, kita buka impor juga. Kebetulan hari ini memang masih relatif mahal tapi ketika belum (terjadi) perang Ukraina, itu gas Amerika murah sekali. Karena dengan sel gasnya yang dia produksi gasnya luar biasa besar. Nah itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” katanya pula.

Sugeng mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan PGN, SKK Migas, Dirjen Migas, dan Pemerintah, menyangkut tentang kuota gas khusus untuk Batam dan sejumlah kawasan lainnya.

“Nanti kami hitung bersama proyeksi-proyeksinya dan sebagainya. Lantas kita harus penuhi dulu itu. Karena memang betul ada potensi besar sebenarnya ke depan,” katanya lagi.

Terkait dengan ekspor gas ke Singapura, Sugeng juga mengusulkan untuk dilakukan peninjauan kembali, termasuk bagaimana nilai keekonomiannya dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Nanti kami hitung bersama bagaimana masuk nilai keekonomian yang baik. Karena gas seperti tadi, baik sebagai energi maupun sebagai feed stock untuk petrochemical industry,” ujar Sugeng.

Kas138

_{^{Arsip foto – Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025)}}

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan pada Jumat pagi di Jakarta menguat 61 poin atau 0,37 persen menjadi Rp16.223 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.284 per dolar AS.

Kas138

^{_{Tangkapan layar Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Prof Agung Nugroho, pada dialog “Pejuang Tukin” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (22/1/2025).}} 

Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Prof Agung Nugroho menyebutkan tunjangan kinerja (tukin) yang diberikan kepada para dosen aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan keteladanan para dosen di hadapan mahasiswa.

Agung dalam paparannya pada dialog “Pejuang Tukin” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu, menjelaskan tukin yang diberikan kepada para dosen dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki penampilan hingga sarana ajar yang dimiliki oleh dosen.

“Yang dijadikan contoh teladan buat mahasiswanya itu harus bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, maaf ya, kalau dosen laptopnya baru dibuka engselnya retak, kemudian baru di-colokin LCD kemudian mati, itu nanti tingkat penghormatan mahasiswa, keseganan mahasiswa kepada dosen akan menurun,” ungkap Agung.

Agung yang merupakan Guru Besar muda itu mengakui dirinya juga mengalami hal serupa saat mengawali kariernya sebagai dosen.

“Bagi dose, nilai kepercayaan dirinya juga akan menurun. Sehingga, bagaimana dia bisa memberikan model, bisa memberikan contoh, bisa memotivasi mahasiswanya, sementara dia juga masih berjuang dengan dirinya sendiri, begitu,” katanya.

Pria berusia 42 tahun itu menekankan tukin sangat diperlukan untuk menunjang kesejahteraan para dosen, terlebih bagi para dosen muda, yang belum berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi.

Selain itu, lanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Mataram pada 2023, menunjukkan hanya 27,3 persen dosen berpenghasilan lebih dari Rp5 juta.

Menurut Agung, hal ini bukanlah hal yang ideal, sebab perguruan tinggi merupakan rumah dari SDM unggul Indonesia, dimana para dosen yang berpendidikan tinggi merupakan penanggung jawab atas pencetakan generasi unggul yang dapat menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketika profesi dosen nanti tidak menjadi profesi yang menarik, kemudian juga menjadi profesi yang sering diberitakan dengan profesi yang kurang menguntungkan atau dengan honor atau pendapatan yang kecil, lama-kelamaan para mahasiswa kita yang memiliki keunggulan akan enggan menjadi dosen,” ujar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pelajaran Universitas Lambung Mangkurat tersebut.

Jika hal ini terus berlanjut, Agung menilai bukan tidak mungkin talenta terbaik Indonesia akan meninggalkan Tanah Airnya, karena merasa kurang dihargai.

Oleh sebab itu, Agung berharap kepada pemerintah untuk merealisasikan tukin bagi para dosen ASN, sehingga para dosen menjadi lebih nyaman berada di rumah sendiri. Dengan adanya berbagai fasilitas pengembangan karier dan potensi, serta motivasi untuk dapat menyongsong Indonesia Emas 2045

^{_{Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).}}

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai usulan pejabat Donald Trump untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai usulan yang absurd.

“Usulannya absurd karena ketika (warga Gaza) sudah dipindahkan, kalau (wilayah Gaza) diambil Israel bagaimana?” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, dia mencoba berprasangka baik bahwa usulan tersebut bisa saja tercetus karena Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Saya berpendapat husnudzon karena Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina, membantu warga Palestina. Ada bagiannya di titik itu,” ujarnya.

Dia pun menyinggung ihwal kebiasaan Trump yang kerap memiliki pemikiran melampaui batas, mulai dari merencanakan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika hingga mengklaim akan mengambil alih Terusan Panama.

“Tentu Donald Trump ini punya banyak pikiran yang out of the box, ngambil Panama lah, teluk Meksiko jadi teluk Amerika, termasuk ingin memindahkan relokasi warga Gaza ke Indonesia,” tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa urusan relokasi warga Gaza bukan menjadi urusan Trump. Meski demikian, dia menekankan komitmen bangsa Indonesia untuk selalu membantu Palestina.

“Relokasi itu bukan urusan Donald Trump harus ditanya kepada warga Gaza, tapi bahwa Indonesia siap membantu Palestina, apalagi masyarakat Gaza, itu sangat jelas dan benar. Nah, yang patut jadi pertanyaan mengelitik kenapa nyebut nama Indonesia, Donald Trump?” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina ketika ditanyakan ihwal usulan pejabat Donald Trump merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia.

“Sikap dari Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina,” kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa bisa saja isu tersebut dibahas lebih lanjut oleh Komisi I DPR RI selaku komisi yang membidangi hubungan luar negeri.

“Mungkin kami akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan disinergikan dengan DPR,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Adapun sebelumnya media AS, NBC News, Sabtu (18/1), melaporkan bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.

Sembari memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib dua juta warga Palestina di Gaza.

“Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut, mengutip sang pejabat transisi.

^{_{Sekretaris Jenderal DPP Partai sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji.}}

Sekretaris Jenderal DPP Partai sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji menyebut kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran “top markotop”, sebagaimana tingginya tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil survei teranyar.

“Apa yang dinyatakan Kompas itulah faktanya. Menurut kami, kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ‘top markotop’,” kata Sarmuji kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan capaian bagus di semua sektor, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang cukup menonjol.

“Dalam kaca mata kami yang menonjol adalah program makan bergizi, hilirisasi dan industrialisasi, pemberantasan judi online, pemberantasan mafia tanah, dan penurunan stunting, serta beberapa hal lain di bidang ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, apabila ada kekurangan pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran hal itu disebabkan ekses penyesuaian nomenklatur nomenklatur yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

“Penyesuaian struktural ini yang harus dipercepat untuk memberikan dukungan capaian kinerja yang lebih baik,” ucap dia.

Pada Senin ini, Litbang Kompas merilis survei tentang Tingkat Kepuasan Publik Kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menunjukkan bahwa 80,9 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Angka kepuasan publik tersebut merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir, atau sejak era Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada Januari 2015, pemerintahan Joko Widodo mendapatkan angka 65,1 persen atas survei kepuasan publik.

Survei tersebut dilaksanakan dalam periode 4-10 Januari 2025, yang dilaksanakan kepada 1.000 responden secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

^{_{Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan pada Rapat Pleno Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (17/1/2025).}}

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan terlaksananya ETPD masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal,” kata Hendriwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan optimalisasi penggunaan aplikasi ETPD merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan. Hal ini terutama dengan tersedianya akses di berbagai layanan jasa keuangan.

Selain itu, Hendriwan menyebutkan perkembangan implementasi ETPD.

Menurutnya, sejauh ini perkembangan tersebut di tingkat pemda, khususnya mengenai kepemilikan akun, partisipasi, hingga pemasukan (input) data telah mencapai 100 persen.

“Selain itu, tercatat 34 pemda yang mengalami penurunan elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Meskipun demikian, terdapat 15 pemda yang naik dari kategori maju menjadi digital, dengan akumulasi sebesar 90,7 persen dari 546 Pemda sudah dapat digolongkan ke dalam tahap digital melampaui target sebesar 85 persen,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Kemendagri konsisten dan berkomitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan ETPD.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran pada bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Upaya lainnya dengan mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemda dengan sistem pembayaran pada bank RKUD,” ujar Hendriwan.