Uni Eropa telah menetapkan tarif bea masuk yang dihitung secara individual untuk Tesla setelah permintaan dari produsen kendaraan listrik AS tersebut.
Sebelumnya, Tesla telah ditetapkan sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan tarif 20,8% dan kemudian pada Agustus, tarifnya telah dipotong menjadi 9%.
Mereka juga memangkas tarif untuk merek asal China lain, setelah menghitung pengajuan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam penyelidikan anti-subsidi.
Anggota UE akan memberikan suara pada proposal tersebut pada Jumat (4/0). Tarif berada di atas bea masuk standar UE sebesar 10% untuk mobil.
Berikut adalah perincian tarif sementara yang dipetakan menurut perusahaan, dikutip dari Reuters, Kamis (3/10/2024).
BYD 17%
Termasuk:
BYD Auto Co Ltd
BYD Auto Industry Co Ltd
Changsha BYD Auto Co Ltd
Changsha Xingchao Auto Co Ltd
Changzhou BYD Auto Co Ltd
Fuzhou BYD Industrial Co Ltd
Hefei BYD Auto Co Ltd
Jinan BYD Auto Co Ltd
Geely 18,8%
Termasuk:
Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Co Ltd
Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co Ltd
Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co Ltd
Shanxi New Energy Automobile Industry Co Ltd
Zhejiang Geely Automobile Co Ltd
Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Co Ltd
SAIC Group 35,3%
Termasuk:
SAIC MAXUS Automotive Co Ltd
SAIC Motor Corp Ltd
Nanjing Automobile (Group) Corp
SAIC Volkswagen Automotive Co Ltd
SAIC GM Wuling Automobile Co Ltd
SAIC General Motors Co Ltd
Perusahaan lain yang menurut Komisi bekerja sama 20,7%
Sukuk global itu bernama Green Sukuk yang menjadi instrumen keuangan inovatif berbasis syariah untuk mendukung komitmen Indonesia dalam memerangi perubahan iklim. Green sukuk dikeluarkan pada 2018 untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan di Indonesia.
Dikutip dari Islamic Finance Foundation, green sukuk berhasil meraup dana US$ 1,25 miliar. Sukuk bertenor 5 tahun itu menawarkan imbal hasil senilai 3,75% dengan investor yang tersebar di seluruh dunia yaitu: 32% pasar islam, 25% pasar Asia, 15% EU, 18% AS, dan 10% Indonesia, berdasarkan catatan di siaran pers KLHK.
“Pada 2018, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan sukuk hijau global. Instrumen inovatif ini mengumpulkan dana untuk proyek yang berkelanjutan secara lingkungan seperti energi terbarukan, reboisasi, dan pertanian berkelanjutan,” kata Thomas saat memberikan pidato kunci di acara AIFC.
Selain Green Sukuk, Thomas mengatakan, Indonesia pada 2021 juga telah menerbitkan SDG’s Sukuk Framework dengan dana yang terkumpul senilai US$ 10 miliar. Penerbitan surat berharga syariah untuk ditujukan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan, pengelolaan limba, dan untuk menghadapi krisis iklim.
Untuk menjembatani keuangan sosial dan komersial Islam, Indonesia kata Thomas juga telah memperkenalkan Cash Wakaf Link Sukuk pada 2020, mengumpulkan US$ 65 juta dari lebih dari 3.000 kontributor wakaf.
“Cash Wakaf Link Sukuk mengkonsolidasikan wakaf tunai swasta untuk mendanai infrastruktur sosial seperti sekolah dan klinik serta program-program bagi kaum miskin, menawarkan kombinasi yang kuat antara dampak keuangan dan sosial,” ucap Thomas.
Untuk memenuhi minat publik terhadap instrumen investasi berbasis syariah, pemerintah juga menurut Thomas secara teratur menerbitkan sukuk ritel untuk menarik investor ritel domestik. Ini memberikan opsi investasi yang sesuai syariah untuk membantu mendanai proyek-proyek pembangunan nasional serta berkontribusi pada pendalaman sektor keuangan Indonesia.
“Dengan aspirasi dan impian untuk berhasil bertransisi menjadi negara berpenghasilan tinggi menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan kita, saya yakin prinsip-prinsip keuangan publik Islam akan memainkan peran yang lebih besar dan melihat adopsi yang lebih kuat di masa depan,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Thomas juga menekankan, adopsi nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, etika, dan inklusivitas dapat menginspirasi terciptanya sistem ekonomi dan keuangan global yang tidak hanya bermanfaat bagi komunitas Muslim, tetapi juga dunia secara keseluruhan
Berikut rangkuman dan data yang menunjukkan kondisi ekonomi RI sedang sakit.
1. PDB RI Tumbuh Lebih Rendah
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2024 mencapai 5,05% secara year on year (yoy) Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I-2024 dan kuartal II 2023.
Pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 yang lebih rendah dari kuartal I 2024 sejalan dengan pola musiman pada tahun-tahun sebelumnya, bahwa kuartal kedua tumbuh lebih tinggi dari kuartal pertama.
Pada kuartal I-2024, ekonomi mampu tumbuh 5,11%. Kala itu perekonomian besar didorong oleh aktivitas dalam negeri, seperti pemilihan umum dan Lebaran.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 tetap stabil di atas 5%, tepatnya 5,06% secara tahunan (yoy).
2. PMI Manufaktur Kembali Terkontraksi
PMI Manufaktur Indonesia tercatat 49,2 pada September 2024 memang lebih kecil dibandingkan pada Agustus. Namun, kondisi tersebut tidak melepaskan fakta jika kondisi manufaktur RI kini sangat buruk.
Data Purchasing Managers’ Index (PMI) yang dirilis S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke 49,2 pada September 2024. Artinya, PMI Manufaktur Indonesia sudah mengalami kontraksi selama tiga bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9) dan September (49,2).
Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur selama tiga bulan beruntun adalah pada awal pandemi Covid-19 2020 atau empat tahun lalu di mana aktivitas ekonomi memang dipaksa berhenti untuk mengurangi penyebaran virus.
Paul Smith, Direktur Ekonomi di S&P Global Market Intelligence, mengatakan kembali kontraksinya PMI Manufaktur Indonesia karena lesunya permintaan dari luar negeri akibat lesunya perekonomian global.
Permintaan manufaktur global yang lesu membebani penjualan luar negeri. Permintaan baru di ekspor bahkan turun selama tujuh bulan beruntun dan menyentuh level terendah sejak November 2022.
“Performa sektor manufaktur Indonesia yang kurang menggembirakan terkait erat dengan kondisi makroekonomi global yang umumnya lesu. Perusahaan merespons dengan mengurangi aktivitas pembelian dan lebih memilih untuk memanfaatkan persediaan serta menjaga biaya serta efisiensi operasional,” tutur Paul dalam website resmi mereka.
Di tengah permintaan yang lesu, biaya input barang justru meningkat secara signifikan karena faktor nilai tukar yang tidak menguntungkan. Inflasi yang terus melandai ke level terendah setahun bahkan kurang mampu menekan biaya input.
Satu kabar positif adalah perusahaan mulai menambah karyawan. Meskipun kondisi operasional yang kurang menggembirakan, perusahaan menambah tenaga kerja pada September.
Ini adalah kali pertama ada penambahan tenaga kerja dalam tiga bulan terakhir. Langkah ini dilakukan karena pelaku bisnis optimis jika kondisi bisnis akan membaik ke depan.
3. Deflasi 5 Bulan Beruntun
Indonesia kembali mengalami deflasi selama lima bulan beruntun secara bulanan (month to month/mtm) pada Mei-September 2024. Kondisi ini mirip dengan situasi 1998/1999 di mana deflasi juga terjadi secara beruntun.
Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (1/10/2024) mengumumkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 turun atau mencatat deflasi sebesar 0,12% secara bulanan atau month to month (mtm). Angka deflasi itu makin dalam dibandingkan kondisi Agustus 2024 sebesar 0,03%.
Sebagai catatan, terakhir kali Indonesia mengalami deflasi (mtm) selama lima bulan adalah pada 1999. Pada tahun tersebut, Indonesia mencatat deflasi dalam delapan bulan beruntun yakni pada Maret (-0,18%), April (-0,68%), Mei (-0,28%), Juni (-0,34%), Juli (-1,05%), Agustus (-0,71%), September (-0,91%), dan Oktober (-0,09%).
Perlu dicatat jika kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sedang carut-marut karena krisis pada 1997/1998.
Harga pangan yang cenderung menurun memang menjadi pendorong terjadinya deflasi secara bulanan dan pelandaian angka inflasi secara tahunan. Namun ada potensi terjadinya pelemahan daya beli masyarakat yang juga dapat menjadi alasan terjadinya deflasi lima bulan beruntun.
Namun, tidak sedikit yang menilai deflasi lima bulan beruntun ini juga dipicu oleh melemahnya daya beli. Terlebih, secara historis, Indonesia lebih sering mencatat inflasi dibandingkan deflasi.
IHK indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor supply. IHK akan melonjak atau mencatat inflasi tinggi saat terjadinya gangguan pasokan bahan pangan seperti cabai hingga beras. Jika pasokan kembali mencukupi maka harga kembali normal dan inflasi terkendali.
Sebaliknya, inflasi yang didorong oleh kenaikan permintaan biasanya hanya terjadi pada momen-momen tertentu seperti Ramadhan dan menjelang Lebaran. Bulan setelah Lebaran biasanya terjadi deflasi karena permintaan menurun drastis. Namun, deflasi biasanya hanya terjadi 1-2 bulan karena permintaan kembali normal.
Kondisi ini berbeda dengan tahun ini di mana deflasi terus menerus terjadi di tengah laporan tercukupinya pasokan, mulai dari beras hingga telur. Sebagai buktinya, peternak telur sampai demo karena harga jatuh setelah permintaan terus turun.
Fakta tersebut kemudian memicu kekhawatiran jika ada persoalan pelemahan daya beli. Banyaknya pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu faktor dari melemahnya daya beli yang berujung pada melandainya permintaan barang dan deflasi.
4. PHK Makin Tak Terkendali
Melemahnya daya beli dipicu oleh meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat kenaikan jumlah PHK per September 2024 menjadi 52.993 tenaga kerja di Indonesia.
Angka tersebut naik 25,3% dari periode September 2023 di 42.277 tenaga kerja ter-PHK, dan naik 14,6% dari periode Agustus 2024 di 46.240 tenaga kerja ter-PHK.
Sektor manufaktur masih menjadi sektor yang langganan PHK tahun ini, meliputi industri tekstil, garmen dan alas kaki. Adapun, biang keroknya adalah kenaikan cukai rokok.
5. Penerimaan Negara Turun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Pendapatan Negara terkumpul sebesar Rp1.777 triliun per Agustus 2024, atau 63,4% dari target APBN 2024 senilai Rp2.802,3 triliun. Pencapaian tersebut lebih rendah atau terkontraksi 2,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy).
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Pajak mencapai Rp1.196,54 triliun per Agustus 2024, atau 60,16% dari target APBN.
Secara neto, penerimaan pajak pada periode Agustus 2024 mengalami konstraksi sebesar 4,02%. Turunnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan lifting minyak bumi. Hal ini terutama terlihat dari penerimaan PPh Non-migas dan penurunan PPh migas.
Pajak Penghasilan (PPh) Non-migas sebesar Rp665,2 triliun (terkontraksi 2,46% yoy), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sebesar Rp470,81 triliun (naik 7,36% yoy), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sebesar Rp15,76 triliun (naik 34,18% yoy), serta PPh Migas sebesar Rp44,45 triliun (terkontraksi 10,23% yoy).
“Jadi kita meminta insentif pelatihan JKP itu disesuaikan dengan Prakerja,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis, (3/10/2024).
Dia melanjutkan saat ini insentif untuk program pelatihan Prakerja mencapai Rp 3,5 juta. Sedangkan insentif pelatihan JKP lebih rendah. “Sekarang kan prakerja sekitar Rp 3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan,” kata dia.
Sebelumnya, Airlangga pernah menyampaikan pemerintah akan merombak program JKP. Perombakan mencakup besaran manfaat dan penerima program ini.
Dia mengatakan penerima JKP juga akan mencakup pegawai dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Nilai manfaat kehilangan pekerjaan juga akan disamaratakan menjadi 45% selama 6 bulan. Dari sebelumnya yang hanya 45% selama 3 bulan dan 25% untuk tiga bulan berikutnya.
“Biaya pelatihan akan dinaikkan menjadi 1 juta disesuaikan dengan prakerja 2,4 juta. Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% per 3 bulan dan 25% untuk 3 bulan berikutnya itu disamakan 45% semua,” katanya.
Airlangga mengatakan revisi ini akan dipersiapkan melalui Peraturan Pemerintah juga Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Seperti diketahui JKP diberikan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi kerja, hingga pelatihan kerja.
Adapun besaran iuran yang dibayarkan pekerja menurut PP 37/2021 sebesar 0,46% dari gaji per bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Ternyata sehari sebelum meninggal, Marissa masih beraktivitas seperti biasa, termasuk mengajar. Marissa diketahui juga seorang dosen di Indonesia Banking School (IBS), Kemang.
Kepergian Marissa Haque untuk selamanya juga mengagetkan mahasiswa dan mahasiswinya. Namun, ada kenangan yang diingat oleh Risya, salah satu mahasiswinya menceritakan ucapan-ucapan istri Ikang Fawzi seolah memberikan isyarat.
Marissa berpesan minta didoakan kalau nanti meninggal agar diberikan kelancaran.
“Padahal kemarin di kampus ibu (Marissa) bilang, ‘Doain ibu ya kalau nanti meninggal dilancarkan semua, biar nggak ngeberatin keluarga karena biaya rumah sakit sekarang mahal’,” kata salah satu mahasiswinya, Risya, saat ditemui di rumah duka Marissa Haque, kawasan Pelangi Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (2/10/2024).
Marissa Haque juga disebut mentraktir mahasiswinya karena belum sarapan, Senin (30/9). Saat itu Marissa Haque berharap kelak bila ajal menjemput dirinya dalam kondisi baik.
“Kemarin Bu Marissa juga sempat traktir karena kita belum sarapan. Ibu bilang, ‘Nggak apa kalau ibu meninggal habis traktir kalian. Ibunya mati syahid karena habis traktir kalian yang sedang menuntut ilmu. Apalagi yang nge-kos dan rumahnya jauh’,” cerita mahasiswi Marissa Haque.
Adapun menurut Risya, obrolan soal kematian itu terucap begitu saja. Risya dan teman-temannya tidak menduga hari ini mendapat kabar duka bahwa Marissa Haque telah meninggal.
“Dari dana sekitar Rp 1,2 triliun pemanfaatannya masih sangat kecil,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Kamis, (3/9/2024).
Dia mengatakan kecilnya klaim tersebut membuatnya ragu dengan data yang beredar di masyarakat. Selain itu, kata dia, jumlah korban PHK di dinas juga relatif rendah.
“Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat, karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan di masyarakat,” kata dia
Sebelumnya, jumlah korban PHK selama Januari-September 2024 diperkirakan mencapai 53 ribu orang. Banyaknya korban PHK ini membuat Airlangga Hartarto yang kini menjabat sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan memanggil Sekjen Kemnaker.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengatakan, Kantor Kemenko Perekonomian baru mendapatkan data dari Kemnaker jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 46 ribu orang per Agustus 2024, sedangkan data per September belum dikabarkan. “Jadi per Agustus itu 46 ribu, kami kan tadi panggil semuanya, mereka (Kemnaker) masih akan verifikasi lagi,” ucap Susiwijono di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2024).
Meski begitu, Susiwijono mengatakan, angka pada tahun ini memang akan naik dibanding kondisi pada tahun lalu yang mencapai 64 ribu orang terkena PHK. Pemerintah tengah merumuskan strategi untuk membantu mereka.
“Intinya akan ada sedikit kenaikan. Makanya kita langsung gerak hari ini, beberapa yang terkait dengan insentif tadi kan lagi kita evaluasi,” ucap Susiwijono.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan bahwa pemerintah telah mencanangkan pengembangan infrastruktur gas untuk menyambungkan transmisi dari Aceh hingga Jawa Timur.
Menurut dia, proyek Cisem sendiri akan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghubungkan bagian-bagian yang belum terintegrasi di jalur transmisi gas nasional.
“Pemerintah sudah mencanangkan untuk pembangunan infrastruktur gas ini agar bisa dibangun transmisi gas itu menyambungkan antara Aceh dan Jawa Timur. Jadi satu garis nih pipa gasnya ini,” kata Laode dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (3/10/2024).
Laode menilai upaya pemerintah untuk menghubungkan pipa transmisi gas dari Aceh hingga Jawa Timur cukup penting dilakukan. Sebab, kebutuhan gas bumi untuk pasar domestik kini kondisinya jauh lebih besar dibandingkan untuk ekspor.
“Kalau 10 tahun lalu kita masih besar ekspor, sekarang sudah lebih besar kita manfaatkan dalam negeri,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah akan mengupayakan pembangunan dua jalur transmisi yang belum tersambung, yaitu Cirebon-Semarang dan Dumai-Sei Mangkei.
“Tapi masih ada dua ruas di antara Aceh dan Jawa Timur ini yang terputus, belum tersambung. Dua ruas tersebut kita sebut dengan Cirebon-Semarang, dari Semarang ke Cirebon. Lalu yang satunya lagi ruas di Sumatera itu di Dumai-Sei Mangkei,” katanya.
Pada Selasa (1/10/2023), granat dilemparkan di dekat Kedubes Israel di Kopenhagen pada pukul 3:20 pagi waktu setempat dan menghasilkan dua ledakan. Ledakan tersebut merusak sebuah bangunan sekitar 100 meter dari bangunan kedutaan.
“Penyelidikan kami menunjukkan bahwa ledakan tersebut kemungkinan disebabkan oleh granat tangan,” kata Juru Bicara Kepolisian Kopenhagen, Jens Jespersen, kepada The Guardian.
Atas insiden ini, tiga pria Swedia ditangkap di di Kopenhagen pada Rabu atas dugaan keterlibatan dalam ledakan di dekat Kedubes Israel. Belum ada informasi resmi terkait profil lengkap para orang yang ditangkap.
“Ketiga pria tersebut berusia antara 15 hingga 20 tahun. Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun tentang motif atau apakah mereka bertindak sendiri,” kata polisi.
Selain di Kopenhagen, serangan juga menimpa Kedubes Israel di Stockholm, Swedia. Sesaat sebelum pukul 6 sore pada Selasa, polisi di Stockholm mendatangi kedutaan Israel di Strandvägen setelah laporan ledakan keras.
Polisi mengkonfirmasi bahwa suara tersebut adalah suara tembakan peluru dan telah memulai penyelidikan atas pelanggaran senjata serius. Tidak ada yang terluka.
Polisi Swedia sendiri sejauh ini menolak berkomentar tentang kemungkinan motivasi di balik penembakan tersebut. Hal ini disebabkan belum ada penangkapan yang dilakukan.
“Penyelidikan kriminal atas penembakan di kedutaan Israel sedang berlangsung dengan kekuatan penuh dengan beberapa langkah investigasi untuk menemukan pelaku,” tutur Kepolisian Swedia.
Menteri Kehakiman Denmark, Peter Hummelgaard, mengatakan insiden itu ‘sangat serius’. Hal serupa juga disampaikan Menteri Kehakiman Swedia, Gunnar Strömmer.
“Masih terlalu dini untuk mengatakan apapun tentang kemungkinan motif, tetapi penyelidikan akan melihat kemungkinan hubungan dengan Iran dan kemungkinan kaitan dengan insiden di Stockholm,” kata Hummelgaard.
Insiden ini terjadi saat eskalasi di Timur Tengah terus meningkat dengan Israel masih menyerang Gaza dan Lebanon. Tel Aviv menyebut langkah ini dilakukan untuk menyerang milisi Hamas, yang menguasai Gaza, serta kelompok bersenjata Lebanon pro Iran, Hizbullah.
Ketegangan kembali memuncak setelah Iran menyerang Israel pada Selasa malam. Garda Revolusi Iran (IRGC) mengatakan serangan hari Selasa itu merupakan respons atas pembunuhan Hassan Nasrallah, kepala kelompok Hizbullah Lebanon, dan komandan Garda Revolusi Abbas Nilforoushan minggu lalu di Beirut.
Ini juga merupakan balasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada bulan Juli.
Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Iran telah ‘membuat kesalahan besar’ dan ‘akan membayarnya’. Utusan Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan negara itu ‘akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga Israel’.
“Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya kepada masyarakat internasional, setiap musuh yang menyerang Israel harus menghadapi respons yang keras,” tulis Danon di media sosial. https://giteospeed.org
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani secara resmi menjadi ketua MPR. Muzani didampingi oleh delapan wakil ketua dari fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah.
Berikut adalah susunan pimpinan MPR masa jabatan 2024-2029:
Ketua MPR: Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya) Wakil Ketua MPR I: Bambang Wuryanto (Fraksi PDI Perjuangan) Wakil Ketua MPR II: Kahar Muzakir (Fraksi Partai Golongan Karya) Wakil Ketua MPR III: Lestari Moerdijat (Fraksi Partai Nasional Demokrat) Wakil Ketua MPR IV: Rusdi Kirana (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) Wakil Ketua MPR V: Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) Wakil Ketua MPR VI: Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional) Wakil Ketua MPR VII: Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat) Wakil Ketua MPR VIII: Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok Dewan Perwakilan Daerah)
Momen itu turut dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia mengaku hadir untuk memberikan dukungan kepada Ibas, sapaan Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akan ditetapkan sebagai salah satu pimpinan di MPR.
“Tentu sepak terjang, rekam jejak, dan pengalaman politik di parlemen selama ini menurut kami Mas Ibas bisa menjalankan tugas dan amanah sebaik-baiknya, mengawal isu-isu kebangsaan yang selama ini dikelola oleh MPR,” ujar AHY.
“Dan tentunya kita ingin mengawal lima tahun ke depan Indonesia bisa semakin maju, semakin sejahtera di bawah kepemimpinan presiden terpilih dan pemerintahan yang baru nantinya dan kita ingin Partai Demokrat jadi bagian tak terpisahkan dari itu semua, baik isu-isu di DPR maupun di MPR,” lanjutnya.
Terpisah, Ibas bersyukur, berterima kasih dan memohon doa atas pelantikannya. Ia menekankan kalau MPR adalah rumah bersama, rumah kebangsaan, dan wadah kebangsaan.
“Semoga kita sebagai anggota MPR dan seluruh masyarakat yang ada di indonesia dapat memperkuat dan memperkokoh idealisme kita tentang kebangsaan tapi sekaligus juga kita harus aktif dan bekerja keras memastikan kesejahteraan keadilan dapat dirasakan di seluruh tanah air,” kata Ibas. https://kincirhembus.org
Beberapa hari terakhir, warga Persyarikatan Muhammadiyah dihebohkan dengan gonjang-ganjing jatah menteri di Kabinet Zaken Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kehebohan ini sejak lama memang telah beredar luas di kalangan warga Persyarikatan Muhammadiyah, tapi meletusnya akhir-akhir ini ketika mereka menyimak penjelasan Pak Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah di sebuah program talkshow.
Pada tayangan yang diampu oleh Ipang Wahid dan Arifin Asydhad tersebut, Pak Mu’ti menjelaskan tentang pertemuan Pak Haedar Nashir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah dengan Prabowo. Dalam pertemuan tersebut intinya Prabowo meminta masukan kepada Pak Haedar tentang kondisi Indonesia saat ini dan masa depan, plus masukan kepada Prabowo untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
Di tengah podcast, Pak Mu’ti ditanya tentang potensi kuat beliau dipilih Prabowo sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Meskipun tidak menjawab kemungkinan tersebut secara lugas, tetapi Pak Mu’ti menjelaskan kemampuan di bidang pendidikan, yang disandarkan kepada jenjang pendidikan beliau dari mulai strata satu sampai doktor di bidang pendidikan; ditambah berpengalaman menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah.
Padahal, mengurus sistem pendidikan nasional negeri super jumbo dan super multikultural ini amat kompleks. Kompleksitasnya bukan diulas di sini, melainkan telah diperbincangkan dan diperdebatkan dalam banyak forum dan jurnal. Intinya, kebijakan pendidikan menjadi organisme dengan sektor pelayanan dasar lainnya, termasuk ekonomi, fiskal dan moneter.
Dalam forum yang berbeda ketika menghadiri pengajian maulid Nabi SAW di Muntilan Magelang pada 16 September lalu, Pak Mu’ti kembali memperkuat pernyataannya dan menjelaskan secara harfiah begini, “Saya dapat kabar A1 95 persen kemungkinan menteri pendidikan dasar dan menengah dipimpin oleh kader persyarikatan Muhammadiyah,” kata Pak Mu’ti.
Berbagai pernyataan viral Pak Mu’ti di atas bisa saja dinilai sebagai manuver politik untuk menyampaikan kode politik terhadap Presiden Prabowo beserta tim transisi pemerintahan tentang kesiapan dirinya menjadi Menteri Pendidikan.
Kalaupun ke depan Pak Mu’ti benar terpilih sebagai salah satu menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran, hal ini justru bisa menambah citra buruk kader Muhammadiyah di struktural pengurus pusat sepenting sekretaris, bendahara dan ketua bidang, yang nampak hanya memanfaatkan persyarikatan sebagai batu loncatan untuk menduduki jabatan politik di pemerintahan.
Padahal warga Muhammadiyah menilai sosok Pak Mu’ti lebih besar daripada sekedar seorang menteri. Jujur saja, warga Muhammadiyah merindukan sosok Kiai di Muhammadiyah; dan Pak Mu’ti adalah tokoh yang sebenarnya diharapkan warga Persyarikatan untuk menjadi Kiai di Muhammadiyah selanjutnya.
Persepsi demikian terbentuk, karena sampai hari ini Muhammadiyah krisis kiai dan ulama. Pascawafatnya Kiai AR Fachruddin (1995) dan Kiai Ahmad Azhar Basyir (1994), Muhammadiyah belum memiliki lagi tokoh ketua umum yang bisa disebut sebagai kiai atau ulama.
Ketua Umum PP Muhammadiyah pasca Kiai Ahmad secara umum adalah seorang politisi dan cendekiawan atau intelektual Muslim saja; belom sampai pada maqom kiai.
Pak Mu’ti adalah harapan besar warga Persyarikatan untuk menjadi sosok Ketua Umum PP Muhammadiyah berikutnya yang mampu berperan sebenar-benar kiai yang amat dihormati karena keilmuan yang luas nan mendalam, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan (tak lupa) kejenakaanya.
Pak Mu’ti memiliki potensi besar dalam muktamar Muhammadiyah ke depan untuk terpilih menjadi ketua umum dan melanjutkan estafet kepemimpinan PP Muhammadiyah. Bahkan, bisa disebut muktamar mendatang hanyalah formalisasi untuk memilih Pak Mu’ti sebagai ketua umum.
Kita simulasikan, misalnya pesaing terkuat Pak Mu’ti saat ini adalah Pak Hilman Latief, Dirjen Haji dan Umroh di Kementerian Agama. Tentu saja Pak Mu’ti yang akan dipilih oleh mayoritas warga dan pengurus Persyarikatan, karena umumnya arus bawah di Muhammadiyah tidak menghendaki ketua umum dengan latar belakang pejabat publik.
Hal demikian tampak sudah jadi pakem Persyarikatan, karena sangat dikhawatirkan telah tersandera oleh kepentingan atau kelompok politik praktis. Biarlah sandera-menyandara itu jadi urusan tokoh pejabat publik Muhammadiyah lainnya yang telah berkarier panjang di dunia birokrasi pendidikan nasional dan sosial budaya, yang telah hafal luar kepala jurus-jurus distribusi sumber daya publik luas; bukan hanya publik Muhammadiyah (dan NU).
Pengalaman peradaban konstan menunjukkan, bahwa di antara patalogi politik biokrasi konstan bertemu dengan politik praktik. Patalogi lainnya (ini yang tak terbantahkan), pasti akan bergesekan dengan ekonomi politik, suatu area klientalisme yang senantiasa merawat praktik KKN, favoritisme, oligopoli, kartel dan segenap anak haramnya.
Kami tidak sedikit pun meragukan kepiawan dan integritas Pak Mu’ti, tapi kami pun sadar adagium peyoratif klasik berikut ini, “Tidak ada satupun punggawa yang tidak meneguk madu kekuasaan negara sebagaimana situasi ambigu tidak ada satu pun ikan dan biota laut yang tidak meneguk air, meskipun diperdebatkan apakah ikan minum atau tidak.” Itulah habitat kekuasaan.
Warga Muhamamdiyah lebih menghendaki sosok tokoh ketua umum dengan latar belakang orang Merdeka seperti Pak Mu’ti; seorang guru besar dan pendidik. Bersih dari berbagai kepentingan politik sekalipun kepentingan itu atas nama seluruh rakyat Indonesia.
Pak Mu’ti ke depan adalah sosok Kiai Muhammadiyah yang bisa menghibur dan menyiram masyarakat di tengah kegersangan, sebagaimana peran filosof klasik melahirkan filosof baru di setiap siklus peradaban. Tokoh pelahir filosof ini sudah pasti Maha Guru. Bisa kita sebut salah satu “pasak bumi” peradaban bangsa. Bukan pembantu raja, presiden, perdana menteri. Ia penasihat; pengayom semua faksi organisasi besar.
Ibarat pendaki, Pak Mu’ti sedikit lagi sampai ke puncak Himalaya. Tapi karena kehausan air, malah turun hanya mencapai puncak Semeru. Nakhoda kami sedikit lagi sanggup mengelilingi samudera. Tapi karena kecapean, berhenti di selat atau semenanjung.
Tolong: jangan kecilkan kebesaran kopiah Kiai Mu’ti hanya dengan jabatan politik sebagai menteri; pembantu presiden. Biarkan jabatan “sekelas” menteri diemban oleh kader Muhammadiyah lain yang tidak selevel dengan ketokohan Kiai Mu’ti.
