GOGON

Dunia penerbangan Indonesia kedatangan perusahaan maskapai baru pada akhir September tahun ini, di mana maskapai ini rencananya akan bergerak di segmen kelas medium.

Adapun maskapai baru di Indonesia yakni BBN Airlines Indonesia. Sejatinya, singkatan dari BBN sendiri yakni Blue Bird Nordic, sehingga masyarakat Indonesia menduga bahwa maskapai ini merupakan bagian dari Blue Bird Group, perusahaan taksi konvensional di Indonesia.

Namun nyatanya, maskapai ini tidak berkaitan atau berhubungan langsung dengan Blue Bird Grup. Karena namanya mirip dengan grup perusahaan taksi konvensional di Indonesia, maka brand-nya pun diganti menjadi BBN Airlines Indonesia.

Profil BBN Airlines

BBN Airlines Indonesia resmi menjadi maskapai baru yang melayani penerbangan komersial di Indonesia. Dikutip dari laman perusahaan, BBN Airlines berdiri sejak Agustus 2022. BBN Airlines merupakan anak usaha Avia Solutions Group yakni perusahaan penyedia pesawat, kru, pemeliharaan, dan asuransi (ACMI) yang berkantor pusat di Dublin, Irlandia.

Saat ini, Avia Solutions Group memiliki 199 armada pesawat yang beroperasi di seluruh dunia.

Avia Solutions Group sendiri didirikan oleh Gediminas Ziemelis, seorang pengusaha asal Lithuania yang menguasai lebih dari 59% saham perusahaan dan merupakan penerima manfaat akhir (ultimate beneficial owner).

BBN Airlines Indonesia menunjukkan kesiapan operasionalnya sejak mendapatkan Sertifikat Operator Pesawat Udara (AOC) dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan pada Agustus 2023 lalu.

Pada Maret 2024, maskapai juga memperoleh Sertifikat Operasi Udara penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia.

Penambahan sertifikat ini menunjukkan kesiapan maskapai untuk mengoperasikan penerbangan komersial. Perusahaan menyatakan bahwa dengan izin yang dimiliki, mereka akan menyediakan layanan penerbangan yang aman, handal, dan efisien.

Pada Desember 2023 lalu, maskapai menerima suntikan dana dari perusahaan induknya sebesar US$ 6,2 juta atau senilai dengan Rp 93 miliar (perkiraan kurs Rp15.140 per dolar AS) sehingga mengerek nilai perusahaan menjadi US$ 14 juta atau setara dengan Rp 211 miliar (perkiraan kurs Rp15.140 per dolar AS).

Maskapai ini tidak hanya berfokus pada rute domestik. Pada September 2024, BBN Airlines Indonesia berhasil mendapatkan izin operator asing (FOP) dari Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS), membuka jalan untuk ekspansi ke pasar Asia dan Oceania. Langkah ini menunjukkan ambisi maskapai untuk memperluas jaringan internasionalnya dan memperkuat interkonektivitas di kawasan tersebut.

Untuk mendukung operasionalnya, BBN Airlines Indonesia menyiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk penerbangan carter penumpang dan tiga pesawat kargo, serta beberapa Boeing 737-400 untuk penerbangan domestik maupun internasional.

Menargetkan pengoperasian 40 armada pada 2027, maskapai ini menunjukkan visi jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan di sektor penerbangan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat penerbangan perdana sudah dilakukan pada 27 September 2024 lalu.

“Maskapai BBN sudah mulai beroperasi sejak tanggal 27 September 2024,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Minggu (29/9/2024).

Adita menerangkan maskapai tersebut melayani rute Cengkareng-Surabaya sebanyak 7 kali per minggu.

Setelah itu, sambungnya, maskapai akan melayani rute Cengkareng-Balikpapan mulai 30 September 2024 sebanyak 7 kali per minggu dan rute Cengkareng-Denpasar mulai 2 Oktober sebanyak 7 kali per minggu.

Berikut profil maskapai BNN Airlines Indonesia

https://pafisibolga.info/

https://pafipadangsidimpuan.info/

https://pafiprabumulih.info/

https://pafilubuklinggau.info/

https://heylink.me/cucu-zeus-gacor/

Capaian produksi kelapa kopra Indonesia ternyata masih kalah saing dengan Filipina. Baik dari segi produksi kelapa kopra, maupun dari segi yield atau rendemen minyak atas kopra yang dihasilkan, Indonesia masih berada di bawah Filipina.

Tak hanya itu, harga jual kelapa kopra Indonesia diketahui nilainya lebih murah dibandingkan Filipina. Untuk diketahui, kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan.

Merespons hal itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya sudah mulai mencoba memperbaiki agar kelapa kopra Indonesia bisa bersaing dengan Filipina di pasar global, seperti dilakukan nursery untuk mendapatkan bibit yang baik.

“Kemudian cara memperlakukan si kelapa kopra itu tidak bisa lagi secara konvensional. Menurut saya, cara menjemurnya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya kira perlu diperbaiki, karena kalau di Filipina itu sudah tidak lagi hanya dijemur begitu saja, tapi dia sudah dilakukan seperti diasap. Itu mungkin teknologi sederhana yang harus kita kenalkan,” kata Suharso saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Suharso mengatakan, Bappenas terus mendorong hilirisasi kelapa nasional bisa berjalan dengan baik. “Kami memperoleh informasi, mencoba mencari tahu apa yang terjadi di belahan mana di dunia, supaya kemudian kita berikan kepada kementerian dan lembaga yang terkait langsung untuk hal itu,” lanjut dia.

“Jadi kita tidak menjadi pelaku langsung, tapi kita memberikan laporan-laporan terbaru, memberikan pandangan-pandangan kita, memberikan skema-skema secara pendekatan baru, termasuk juga bagaimana semestinya perlakuan itu bisa dilakukan terorkestrasi sedemikian rupa oleh semua yang terlibat di dalam industri kopra kelapa. Yang kita ingin kejar itu ke industri-nya,” sambungnya.

Adapun target agar kelapa kopra Indonesia bisa mengalahkan Filipina, katanya, sudah menjadi target pihaknya sejak 10 tahun lalu. Namun, lanjut dia, target itu tidak tercapai di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Wah kalau target itu sudah 10 tahun yang lalu targetnya, tapi tidak tercapai di RPJMN,” ucap dia.

Meski begitu, Suharso mengatakan pihaknya terus menargetkan Indonesia tetap menjadi produsen kelapa nomor satu di dunia. Saat ini, lanjutnya, Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara produsen kelapa terbesar dunia. Namun ia menekankan, Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya menjadi nomor dua. Katanya, Indonesia harus menjadi yang pertama sebagai produsen terbesar kelapa dunia.

“Kita punya target itu, kita akan tetap menjadi nomor 1 di dunia, tapi sekarang kita digeser, bahkan kita khawatir kita bisa jadi nomor 3 atau nomor 4. Jadi sekarang kita masih nomor 2, tapi kita tidak bisa berbangga dengan nomor 2. Masa kita kalah dengan Filipina yang luasnya kita lebih besar,” kata Suharso.

Hilirisasi Jadi Kunci

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Amrizal Idroes membeberkan, bobot produksi kelapa kopra Indonesia hanya sebanyak 1,42 juta ton, sementara Filipina bobot produksinya mencapai 1,96 juta ton.

Kemudian, jumlah produksi kelapa kopra Indonesia sedikit berada di atas Filipina, yakni 15,13 miliar butir kelapa, sedangkan Filipina 14,9 miliar butir kelapa. Bobot produksi minyak kelapa Indonesia berada di level 0,89 juta ton, sedangkan Filipina mencapai 1,24 juta ton.

Ekspor minyak kelapa kopra Indonesia 0,74 juta ton atau setara US$ 0,74 juta, sedangkan Filipina 1,13 juta ton atau setara US$ 1,77 juta. Ekspor bungkil, atau limbah dari pembuatan minyak kelapa Indonesia sebanyak 0,29 juta ton atau setara US$ 62,4 ribu. Sementara ekspor bungkil Filipina 0,28 juta ton atau setara US$ 62,4 ribu. Dengan jumlah ekspor yang lebih sedikit, harga jual bungkil Filipina dihargai lebih mahal ketimbang bungkil Indonesia.

https://push-agency.net/

https://dronetechroofing.com/

https://modernjewishhome.com/

https://pafitanjungbalai.info/

https://heylink.me/KASS138/

Maskapai penerbangan di Indonesia telah kedatangan pemain baru yakni BBN Airlines Indonesia semula hadir dengan nama BlueBird Nordic (BBN) Indonesia.

Meski namanya mirip, BBN Airlines tidak memiliki afiliasi apapun dengan raksasa taksi RI Blue Bird Group (BIRD). BBN Airlines sendiri merupakan anak perusahaan Avia Solutions Group dan resmi melayani penerbangan sejak 27 September 2024.

Melansir laman resminya, Senin (30/9/2024), BBN Airlines didirikan di Jakarta pada Agustus 2022. Avia Solutions Group sendiri merupakan penyedia layanan Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance (ACMI). Grup tersebut berkantor pusat di Dublin, Irlandia.

Di seluruh dunia, Avia Solutions Group tersebut memiliki armada 199 pesawat di seluruh dunia. Di samping ACMI, Avia Solutions Group juga menyediakan berbagai layanan penerbangan, termasuk maintenance, repair and overhaul (MRO), pelatihan pilot dan kru, ground handling, dan berbagai layanan lainnya.

Sebelumnya BBN Airlines Indonesia baru mengantongi penambahan Sertifikat Operasi Udara (AOC) penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia pada Maret lalu.

Targer penumpang bukan hanya mengarah ke dalam negeri, namun juga luar negeri. Maskapai menargetkan untuk bisa mengoperasikan 40 Pesawat armada pada tahun 2027.

“Selain permintaan penerbangan domestik yang cukup besar, permintaan penerbangan yang tinggi juga datang dari India dan China,” sebut Martynas.

Sebagai informasi, BBN Airlines melayani rute Cengkareng-Surabaya sebanyak 7 kali per minggu. Selanjutnya, rute Cengkareng-Balikpapan mulai beroperasi 30 September 2024 sebanyak 7 kali per minggu.

Maskapai ini juga akan melayani penerbangan Cengkareng-Denpasar mulai 2 Oktober sebanyak 7 kali per minggu.

https://totallycebu.com/

https://boglechandler.com/

https://menes-job.com/

https://lankarani.net/

https://heylink.me/antirungkatclub/

BYD mengumumkan menarik hampir 97 ribu kendaraannya. Alasannya karena ada potensi kendaraan berisiko terbakar.

Regulator China telah diberitahu terkait penarikan kendaraan catat produksi. Ini terkait unit kontrol kemudi pada mobil.

Mobil yang ditarik terdiri dari Dolphin dan Yuan Plus EV yang diproduksi di China periode November 2022 hingga Desember 2023. Kedua model tersebut merupakan yang terlaris menyumbang 26% dari 3 juta mobil yang terjual tahun lalu.

Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) menjelaskan BYD akan meminta dealer memasang perbaikan fisik pada seluruh mobil yang terdampak, dikutip dari Reuters, Senin (30/9/2024).

Reuters melaporkan BYD tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sejauh ini tidak diketahui apakah ada mobil yang terdampak telah diekspor.

Raksasa produsen kendaraan listrik China itu jarang menarik produknya dari pasaran. Sebelumnya perusahaan melakukannya pada mobil hibrida plug-in Tang tahun 2022.

Jumlah mobil yang ditarik lebih sedikit dari dua mobil kali ini. Yakni 52.928 unit yang diproduksi antara 5 April 2021 hingga 18 April 2022, dan berpusat pada yang meluncur bulan April 2021.

BYD menjelaskan kepada SAMR jika ada kerusakan pada baki baterai. Masalah tersebut berdampak pada risiko masuknya air pada kendaraan.

Tang DM merupakan seri premium terlaris BYD saat itu. Penjualan kendaraan senilai 200 ribu yuan (sekitar Rp 432 jutaan) lebih dari 60 ribu kendaraan periode September 2021 hingga Mei 2022.

https://huat138.jp.net/

https://jagohuat.shop/

https://terushuat.site/

https://epal-shop.com/

https://heylink.me/KAS138__/

Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) rumah susun-apartemen kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% bikin kisruh. Para penghuni rumah susun dan apartemen menolak IPL dikenakan PPN 11%. Mereka mengklaim punya dasar hukum yang kuat.

Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta mengungkapkan dasar hukum, jika mengacu pada aturan yang ada, berdasarkan pasal 1, ayat (1) PP MenKum & HAM No. 6 tahun 2014, disebutkan PPPSRS adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor 01/PJ.33/1998, disebutkan kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh PPPSRS diserasikan dengan kegiatan RT/RW yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Maka atas jasa pengelolaan tersebut termasuk dalam pengertian jasa di bidang pelayanan sosial yang tidak terutang PPN.

Hal ini sesuai Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang pelayanan sosial sehingga sebuah badan atau orang pribadi tidak diwajibkan untuk memungut PPN jika melakukan kegiatan di bidang pelayanan sosial. Ketentuan Undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 pasal 7 tentang Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak, menyatakan bahwa jasa di bidang pelayanan sosial tidak dikenakan pajak.

“Tidak satupun aturan baik di dalam Peraturan Harmonisasi Perpajakan maupun peraturan perpajakan lainnya, yang menyatakan secara tegas dan jelas pengenaan PPN terhadap kata atau objek berupa IPL. Oleh karenanya, Dirjen Pajak tidak boleh mengenakan PPN terhadap IPL, dan jika dikenakan maka artinya melakukan pungutan secara liar tanpa didasari aturan yang jelas dan pasti,” tegasnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (26/9/2024).

Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut aturan pengenaan PPN terhadap IPL rusun-apartemen merupakan aturan lama. DJP menduga aturan ini baru disorot lantaran banyak pihak yang belum mengetahuinya.

“Itu kan sudah lama sebenarnya, tidak ada aturan baru kok,” ungkap Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Muchamad Arifin dalam diskusi dengan media di Anyer, Serang, Banten, Kamis, (26/9/2024).

Arifin menyebut bahwa pengaturan mengenai IPL terkena PPN ada di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022. Dalam aturan itu, kata dia, disebutkan mengenai jasa maupun barang yang dikecualikan dari PPN. Jasa pengelolaan apartemen tidak termasuk di antaranya.

“Nah jasa yang dipungut oleh pengelola apartemen itu tidak termasuk yang dikecualikan, jadi bukan biaya listrik atau airnya yang terutang PPN, tapi jasa atas pengurusan itu,” kata dia.

Arifin mencontohkan di setiap apartemen pasti ada pihak yang melakukan pengelolaan untuk kebutuhan seperti listrik dan air. Untuk penyediaan kebutuhan itu, asosiasi akan menarik biaya pengelolaan atau pemeliharaan. Nah, biaya pengelolaan inilah yang dikenakan PPN oleh pemerintah.

“Misal saya bayar listrik itu seharusnya 70, tapi ditagihan menjadi 80. Berarti ada selisih untuk biaya pengelolaan. Selisih inilah yang terkena PPN,” kata dia.

“Di medsos kan seolah ada aturan baru yang diterapkan kepada penghuni terutama yang ada listrik dan airnya, padahal listrik memang tidak kena PPN untuk jenis tertentu, tapi atas jasa pengelolaan itu,” kata dia melanjutkan.

Mengutip Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 dalam Pasal 10 diatur jasa pelayanan sosial yang tidak dikenakan PPN yaitu:

• Jasa pelayanan kesehatan medis
• Jasa pelayanan sosial
• Jasa pengiriman surat dalam prangko
• Jasa keuangan
• Jasa asuransi
• Jasa pendidikan
• Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
• Jasa angkutan umum di darat dan di air jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri
• Jasa tenaga kerja
• Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
• Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
• Jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum
• Jasa yang diterima oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas, peta hasil topografi, peta hasil hidrografi, dan foto udara wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pengusaha tambang untuk segera melakukan perbaikan atau reklamasi, pada wilayah bekas galian tambang. Hal ini supaya tidak memberikan dampak kerusakan pada lingkungan.

“Yang paling penting perusahaan pertambangan itu harus peduli pada lingkungan. Kemudian reklamasi kalau sudah ditambang, itu harus. Itu kewajiban nggak boleh ditawar-tawar urusan reklamasi,” kata Jokowi di Pasar Sanggam Adji Dilayas, Berau, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Sebelumnya Jokowi juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.77 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Persemaian pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batu Bara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Horas Pasaribu mengungkapkan, perusahaan pertambangan di Indonesia yang melakukan kegiatan pertambangan, wajib menyetorkan dana berupa jaminan reklamasi pasca tambang.

Jaminan reklamasi yang harus disetorkan oleh perusahaan tambang dalam negeri rata-rata sebesar Rp 200 juta per hektar lahan.

Adapun jaminan reklamasi yang disetorkan perusahaan tambang berbeda-beda setiap wilayah. Tercatat, wilayah Papua menjadi wilayah dengan jaminan reklamasi yang terbesar dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.

“Berbeda-beda tiap provinsi, yang jelas kalau bisa dirata-ratakan ya sekitar Rp 200 juta per hektar,” ujar Horas saat ditemui di sela acara Coffee Morning di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

“Iya kalau kita rata-ratakan, ada yang Rp 150 (juta per hektar), bahkan kalau Papua paling mahal itu di atas Rp 200 (juta per hektar),” tambahnya.

Saat ini, dia mengakui bahwa biaya jaminan reklamasi pasca tambang tersebut masih dalam proses pengesahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen). “Ada, cuma hanya saja dalam proses pengesahan Kepdirjen-nya nanti setelah tanda tangan Dirjen baru kita bisa publikasi,” bebernya.

Namun yang pasti, dia mengatakan uang jaminan reklamasi bisa dikembalikan kepada perusahaan apabila perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan reklamasi atas bukaan lahan yang sudah ditambang. “Kalau misalnya dia tidak melaksanakan, ya uang jaminannya itu yang notabenenya besar tidak cair-cair,” tandasnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali angkat bicara soal dibukanya ‘keran’ ekspor pasir laut dari Indonesia. Hal itu menyangkut dengan diterbitkannya aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kedua Permendag ini diundangkan 29 Agustus 2024, dan berlaku mulai 30 hari sejak diundangkan. 

Presiden Jokowi menegaskan sejatinya pemerintah hanya memperbolehkan ekspor sedimen pasir yang berada di jalur laut yang dilalui oleh kapal-kapal.

“Yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu, itu ya nggak benar,” jelas Presiden Jokowi usai acara peresmian smelter tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI), di Gresik Jawa Timur, Senin (23/9/2024).

Adapun, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sendiri harus dipenuhi terlebih dahulu kebutuhannya atas sedimentasi pasir di dalam negeri. Hal itu juga diklaim sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong program hilirisasi termasuk untuk komoditas pasir.

“Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan, pasir, silika, dan lain-lainnya,” tambahnya.

Kebijakan Jokowi ini pun sempat masuk dalam radar oleh media asing asal Singapura, Channel News Asia (CNA), yang menyoroti kebijakan pengiriman ekspor pasir laut yang kembali dibuka di pemerintahan Jokowi. Dalam artikel berjudul “Indonesia’s move to allow export of sea sand draws brickbats, but Jokowi defends change”, disebutkan bagaimana larangan ekspor yang berlaku lebih dari 20 tahun itu dicabut 9 September lalu.

Seperti diketahui, Sebagai informasi, keran ekspor pasir laut sempat ditutup sejak tahun 2003 lampau melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK yang ditandatangani Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Sumarno pada 28 Februari 2003 atau saat pemerintahan dipegang Presiden Megawati Soekarnoputri disebutkan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Menteri Perdagangan Buka Suara

Di lain kesempatan, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) ikut angkat suara perihal isu dibukanya ‘keran’ ekspor pasir laut yang sempat ditutup sejak tahun 2003 silam.

Dia mengatakan, hal itu sudah menjadi kebijakan pemerintah. Dan bukan karena dia mengizinkan.

“Loh kok saya mengizinkan? Itu kan PP. Kamu tanya dong. Kan ada peraturan pemerintah, sudah lama. Jadi, kalau mau nanya, harusnya dulu (saat PP Nomor 26 Tahun 2023 dikeluarkan). Konsekuensi,” kata Zulhas saat ditemui di Gudang Karpet di Kawasan Industri Jatake, Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten hari ini, Senin (23/9/2024).

Ketika ditanya soal pertimbangan pihaknya mengizinkan ekspor pasir laut, Zulhas menekankan keputusan izin ekspor itu merupakan kebijakan pemerintah. Sementara dirinya termasuk bagian dari pemerintah, sehingga dia hanya menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya.

“(Mendag setuju) karena saya ini kan pemerintah, menteri. Bukan setuju nggak setuju. Kalau sudah tupoksi pemerintah ya harus dilaksanakan,” ucapnya.

Pernyataan KKP Soal Ekspor Pasir Laut

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan, sampai saat ini belum ada perusahaan yang memanfaatkan aturan soal ekspor pasir laut.

Dia juga belum bisa memastikan apakah regulasi ini bakal berlaku di era presiden Joko Widodo atau Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Nggak tahu, nggak tahu. Prinsipnya kita pasti turun ke lapangan ketika kita start mulai. Kita tunggu wacana juga, tapi di lapangan kita sudah siap semuanya. Siapnya apa? Kita sudah siap semua, jangan sampai wacana ini baru diwacanakan mau di-start, orang udah start duluan,” kaya Ipung di kantor KKP, Senin (23/9/2024).

Ia pun mengaku belum ada informasi ataupun arahan dari pimpinan, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono.

“Belum, kalau ada pasti diumumkan, ini kan bukan pekerjaan kecil,” sebut Ipung.

Ia mengklaim hingga kini belum ada perusahaan yang mengeruk hasil pasir laut RI secara resmi. Artinya aturan ini memang belum berlaku.

“Sampai sekarang belum ada satupun beroperasi, jadi belum dilaksanakan operasionalnya. Tapi kami standby siap siaga apabila diterapkan. Pasti semua diarahkan sesuai aturan berlaku kalau nggak akan ditindak,” kata Ipung.

Mengenai nilai keekonomian yang mungkin didapat oleh RI dari ekspor ini, Ia pun belum bisa menjelaskan secara rinci, termasuk mengenai risetnya.

“Posisi kami pengawas. Kita ga bicara riset nilai. Ketika start pengawasan kami akan intensif jadi jangan khawatir,” sebut Ipung.

kas138

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar USD 16 juta di Kuartal II-2024. Jumlah tersebut meningkat sebesar 60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu USD 9,9 juta.

Adapun peningkatan laba tersebut ditopang oleh pendapatan Perseroan yang melonjak 67% secara year-on-year (yoy), mencapai USD 123,5 juta dibandingkan dengan USD 73,8 juta pada periode yang sama tahun lalu.

Mengutip laporan keuangan yang dipublikasi perusahaan, Senin, (23/9/2024), kenaikan pendapatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa Perseroan yang berlokasi di Perawang, Riau, serta kontribusi dari Stasiun Induk CNG di Grobogan, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak Desember 2023.

Selain itu, kontribusi investasi Perseroan di Blok Jabung telah diakui sepenuhnya dalam laporan keuangan kuartal II 2024 yang telah diaudit. Artinya, keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut sudah sepenuhnya tercatat dalam laporan keuangan periode ini.

Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, tahun 2024 ini Perseroan mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar USD 110 juta. Hingga kuartal II, realisasi Capex perusahaan tercatat sebesar USD 4,5 juta atau 4% dari total alokasi.

Penyerapan Capex yang masih relatif rendah ini disebabkan oleh rencana pengeluaran Capex baru tersebut akan direalisasikan pada kuartal IV 2024. Menjelang akhir tahun 2024, Perseroan akan terus meningkatkan ekspansi di sektor midstream dan downstream. Salah satu fokus utama adalah pengembangan infrastruktur minyak dan gas, termasuk fasilitas pemrosesan, terminal dan penyimpanan, serta distribusi.

Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi nasional serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan proyek-proyek yang sejalan dengan visi jangka panjang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh stakeholder.

kas138

Kurangnya tenaga kerja dan krisis demografi, membuat Jepang kini menghadapi dua “kiamat” sekaligus. Hal ini tecermin dari data pemerintah Jepang yang dirilis menjelang “Hari Penghormatan bagi Lansia” pada Agustus lalu.

Data tersebut menyatakan bahwa populasi negara yang berusia 65 tahun ke atas telah meningkat ke angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 36,25 juta.

Mengutip CNBC International, pada umumnya populasi negara itu secara keseluruhan memang mengalami perlambatan signifikan. Tapi segmen mereka yang berusia 65 tahun ke atas telah tumbuh menjadi 29,3% dari populasi.

“Ini bagian tertinggi dari negara manapun,” menurut Biro Statistik Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, dikutip Kamis (19/8/2024).

Kepala ekonom di Morgan Stanley MUFG Securities, Robert Feldman mengatakan, hal tersebut bisa memicu kekhawatiran lebih lanjut soal pergeseran demografi dan kurangnya tenaga kerja. Sebuah survei dari Teikoku Databank bulan lalu juga menunjukkan bahwa 51% perusahaan di seluruh sektor di Jepang merasa ada kekurangan karyawan penuh waktu.

“Kelangkaan tenaga kerja sama buruknya seperti sebelumnya,” kata Feldman, seraya mencatat, hal itu terutama terasa di industri padat karya seperti layanan makanan.

“Saat para pekerja lanjut usia ini mulai pensiun dari dunia kerja, tidak akan ada jumlah pekerja muda yang sama yang menggantikan mereka,” ujarnya.

Masih mengutip data biro statistik, pada tahun 2023 jumlah pekerja Jepang yang berusia 65 tahun ke atas meningkat selama 20 tahun berturut-turut hingga mencapai rekor 9,14 juta.

Berdasarkan tren terkini, merujuk Institut Nasional Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial, proporsi orang lanjut usia di Jepang diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 34,8% pada tahun 2040.

Sementara itu, catatan penelitian terbaru dari Feldman dari Morgan Stanley memperkirakan bahwa berdasarkan tren demografi masa lalu, total angkatan kerja dapat turun dari sekitar 69,3 juta pada tahun 2023 menjadi sekitar 49,1 juta pada tahun 2050.

Pemerintah Jepang telah menyadari kerugian ekonomi dan sosial yang dapat diakibatkan oleh tren ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Kantor Perdana Menteri Fumio Kishida misalnya meluncurkan kebijakan seperti menyediakan lebih banyak dana untuk membesarkan anak dan mendukung lebih banyak fasilitas penitipan anak di negara tersebut, guna meningkatkan angka kelahiran.

Pemerintah daerah bahkan telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung aplikasi kencan publik yang ditujukan untuk mengajak orang Jepang bergaul, menikah, dan memiliki anak. Namun, meningkatkan angka kelahiran tidak akan banyak membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja dalam jangka pendek.

Negeri Sakura itupun secara bertahap mulai membuka diri terhadap lebih banyak migrasi selama beberapa tahun terakhir. Ini mencapai rekor 2 juta pekerja asing pada tahun 2024 dan mengincar hingga 800.000 lebih banyak selama lima tahun ke depan.

“Mengganti kerugian demografi yang diharapkan di negara tersebut selama beberapa dekade mendatang akan mengharuskan negara tersebut untuk menambah pekerja kelahiran luar negeri dengan kecepatan yang jauh lebih cepat, dalam jumlah puluhan juta,” ujar Feldman.

“Saya tidak berpikir itu akan terjadi, yang berarti bahwa sebagian besar penurunan tenaga kerja domestik itu harus diimbangi oleh produktivitas yang lebih baik dari orang-orang muda yang akan tetap tinggal,” sambungnya.

“Menciptakan pertumbuhan produktivitas ini di antara para pekerja akan membutuhkan lebih banyak modal untuk diinvestasikan ke dalam produktivitas pekerja dan penerapan teknologi baru seperti AI dan otomatisasi,” pungkas dia.

Mengejar keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan atau akrab disebut work–life balance secara terus-menerus memang mengagumkan, tetapi bisa jadi menakutkan. Untungnya, kini ada pandangan baru yang menawarkan cara hidup yang lebih realistis dan dapat dicapai.

Seorang profesor teknik biomedis di Sekolah Kedokteran Harvard dan MIT, Jeff Karp menggunakan latar belakang ilmiahnya untuk menyamakan gerakan maju mundur pendulum dengan pasang surut kehidupan sehari-hari.

Dalam bukunya, Life Ignition Tools (LIT), Karp mendorong para pembaca untuk menggunakan alam sebagai pedoman dalam menciptakan ide dan bertindak. Salah satu alat yang ia sarankan adalah mengikuti “gaya hidup pendulum”.

“Kami mendengar hal-hal ini dari orang lain, [seperti] kepercayaan dalam proses [dan] keseimbangan sangatlah penting, kami membutuhkan lebih banyak keseimbangan, itu adalah tujuan akhir,” tutur Karp kepada CNBC Make It, dikutip Minggu (22/9/2024).

“Hal ini akhirnya menjadi sangat membuat frustrasi dan dapat menyebabkan kecemasan, karena kita terus-menerus merasa tidak seimbang. Ada kondisi yang seharusnya kita alami [dan] kita tidak pernah berada dalam kondisi itu,” sambungnya.

Karp menyadari dalam hidupnya sendiri, bahkan ketika mencoba yang terbaik, ia memiliki keseimbangan hidup yang tidak selalu berkelanjutan.

“Saya menyadari bahwa jika kita mulai melihat segala sesuatu dalam hidup, seperti tingkat energi kita, motivasi kita, rasa lapar kita, tidur kita, seperti semuanya berada pada bandul, dan Anda mulai melangkah mundur dan memvisualisasikannya, saya pikir itu bisa sangat memberdayakan,” katanya.

“Seperti bandul, [ada] ritme alami dalam hidup,” imbuh dia.

Untuk itu, Karp membagikan beberapa cara praktis yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan pasang surut kehidupan demi keseimbangan.

5 Cara untuk Mempraktikkan Gaya Hidup Pendulum

Baik kualitas tidur Anda yang berubah atau tingkat energi Anda yang perlu ditingkatkan, saat pendulum berayun ke arah yang tidak Anda sukai, Karp menyarankan agar Anda bersabar dengan diri Anda sendiri.

“Mulailah alihkan fokus Anda dari ekspektasi untuk mencapai tujuan dan alihkan lebih ke langkah yang sangat sederhana dan tunggal yang dapat Anda ambil untuk sekadar menggerakkan sesuatu kembali ke arah lain,” katanya.

Pada saat-saat tersebut, Karp mendorong Anda untuk menganggapnya sebagai tantangan yang menyenangkan dan mencoba beberapa langkah berikut:

Amati dengan saksama apa yang terjadi

Perhatikan lebih dekat bagaimana praktik Anda sepanjang hari dapat memengaruhi situasi. Kemudian, buat penyesuaian positif yang dapat lebih mendukung Anda.

Perhatikan pola energi alami Anda

Identifikasi waktu dalam sehari, hari dalam seminggu, atau musim sepanjang tahun saat Anda memiliki tingkat energi tertinggi dan terendah. Sesuaikan jadwal Anda untuk memperhitungkan waktu-waktu tersebut guna meningkatkan produktivitas dan waktu istirahat

Jadilah orang yang ingin tahu

Kembangkan minat pada masa-masa sulit dan lihat apa yang dapat Anda pelajari dari masa-masa tersebut. Bersikaplah terbuka terhadap pengalaman baru yang dapat meningkatkan ketahanan Anda.

Pahami bahwa ketika bandul berayun ke satu arah, bandul itu harus berayun kembali

Setiap kali turun, kemungkinan besar akan naik. Ingatlah bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan.

Lakukan pengecekan diri secara berkala

Pikirkan tentang apa yang terjadi dalam hidup Anda dalam skala yang lebih besar yang mungkin menyebabkan Anda merasakan ketidakseimbangan. Putuskan langkah-langkah kecil apa yang akan Anda ambil untuk memperbaiki keadaan dari waktu ke waktu.

Katakanlah masalahnya adalah Anda kurang tidur dengan kualitas yang baik. Karp mengatakan, mempraktikkan gaya hidup pendulum dapat dilakukan dengan tidur lebih awal atau melakukan peregangan beberapa menit sebelum tidur untuk merelaksasikan tubuh.

“Perhitungkan apa yang berhasil dan apa yang menghambat [Anda],” dorongnya.

“Kemudian pertimbangkan kemungkinan lain, cara berpikir lain, [seperti] ‘Apa langkah pertama yang bisa saya ambil?’,” sambung dia.