Dalam keterangan resmi PBB, Retno akan resmi menjabat posisi tersebut pada 1 November mendatang. Nantinya, ia akan bertugas untuk menggalang kemitraan dan upaya bersama untuk memajukan agenda air, termasuk tindak lanjut atas hasil Konferensi Air PBB.
“Utusan Khusus tersebut akan memanfaatkan hasil-hasil ini dalam persiapan menuju berbagai proses air global, khususnya Konferensi Air PBB 2026,” tulis PBB dalam situs resminya.
“Ia akan mendukung upaya untuk memastikan masa depan yang aman terhadap air bagi semua orang dengan mengadvokasi kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang lebih kuat di semua tingkatan.”
Utusan Khusus Air kemudian juga bertugas meningkatkan kerja sama dan sinergi internasional di antara berbagai proses air internasional dalam mendukung pencapaian semua tujuan dan sasaran terkait air, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 6 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.
“Utusan Khusus ini bertugas sebagai pejuang dan advokat tingkat tinggi dalam isu air dan sanitasi, mengangkat isu air sebagai agenda politik utama di dalam dan luar PBB, mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, memperkuat kerja sistem PBB, dan memobilisasi tindakan dan sumber daya keuangan untuk mengatasi krisis air global,” tambah keterangan itu.
Atas amanah ini, Retno mengaku bangga dan merasa terhormat. Pasalnya, ini merupakan pertama kalinya orang Indonesia ditempatkan sebagai Utusan Khusus PBB.
“Penunjukan Utusan Khusus PBB untuk isu air ini pertama kali dilakukan. Saya akan secara resmi mulai bekerja pada 1 November mendatang setelah tugas sebagai Menlu RI selesai,” tulisnya di akun Instagram resmi.
Munaslub sendiri harusnya digelar saat ada pelanggaran pada prinsip yang ada dalam AD/ART Kadin Indonesia. Harusnya baru dilakukan setelah ada dua kali peringatam tertulis yang tidak diindahkan.
Permintaan melakukan munaslub seharusnya diajukan minimal setengah jumlah Kadin provinsi dan setengah dari anggota luar biasa.
“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” kata Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).
Munaslub itu dilaporkan memiliki agenda utama menggantikan Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum Arsjad Rasjid. Mereka yang menolak munaslub juga menyatakan dukungan bagi kepemimpinan Arsjad.
“Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026,” timpal Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty.
“Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri,” imbuhnya.
Ketua Umum Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang juga menyatakan hal yang sama. Termasuk mendukung kepemimpinan Arsjad.
“Dewan Pengurus Kadin Sulawesi Tenggara menolak segala bentuk gerakan yang tidak sah. Kami menilai segala tindakan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi, merusak marwah Kadin sebagai organisasi wadah dunia usaha,” tegas Anton.
Penolakan munaslub Kadin dilakukan oleh 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, antara lain Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.
Hingga siang ini, Munaslub Kadin Indonesia masih digelar di St Regist, Jakarta. Hadir Ketua Pelaksana Munaslub Bayu Priawan Djokosoetono, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie hingga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo.
Oleh sebab itu, ia memandang bahwa Indonesia tidak memerlukan kuliah dari negara-negara maju mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil.
“Indonesia, sangat memahami hal ini. Tidak perlu negara maju menguliahi kami tentang apa yang harus dilakukan untuk transisi energi,” kata Luhut dalam acara Coaltrans Asia 2024, dikutip Selasa (10/9/2024).
Luhut menyadari konsumsi energi di Indonesia sebesar 86% masih bergantung pada bahan bakar fosil. Misalnya seperti batu bara untuk listrik, bensin untuk transportasi, dan batu bara untuk industri.
Di sisi lain, Indonesia masih memiliki potensi energi terbarukan yang besar, sekitar 3.800-an Giga Watt, yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya pembangunan jaringan energi terbarukan yang kuat di seluruh negeri untuk memanfaatkan potensi ini.
“Menurut saya, kita harus memiliki jaringan energi terbarukan kita sendiri di seluruh negeri. Karena kita memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, sekitar 3.800-an,” ujarnya.
Luhut mencatat, kebutuhan investasi Indonesia untuk pengembangan infrastruktur transmisi dan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan setidaknya mencapai US$ 94,6 miliar atau sekitar Rp 1.462 triliun hingga 2030.
Per pukul 10:01 WIB, saham DNET kembali terbang 16,82% ke posisi harga Rp 12.500/unit. Saham DNET pun sempat kembali menyentuh ARA di awal sesi I hari ini.
Lalu penguatan terpangkas menjadi 10,98%. DNET diperdagangkan pada harga Rp 11.875.
Saham DNET pada sesi I hari ini sudah ditransaksikan sebanyak 905 kali dengan volume sebesar 698.800 lembar saham dan nilai transaksinya mencapai Rp 8,77 miliar. Adapun kapitalisasi pasarnya saat ini mencapai Rp 168,43triliun.
Hingga pukul 10:40 WIB, di order bid atau beli, pada harga Rp 11.800/unit, terdapat 43 lot antrean atau sekitar. Harga ini juga menjadi antrean beli terbanyak pada sesi I hari ini.
Sedangkan di order offer atau jual, Rp 12.500/unit menjadi antrean jual terbanyak di sesi I hari ini, yakni mencapai 76 lot.
Saham DNET kembali melesat setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali membuka suspensi saham pemilik waralaba Indomaret tersebut.
Sebelumnya, BEI melakukan suspensi perdagangan atas DNET pada perdagangan 9 September 2024 atau 1 hari yang lalu, sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.
Diketahui, saham DNET sudah terbang dan menyentuh ARA selama empat hari beruntun sebelum dikenakan suspensi oleh BEI. Dalam empat hari perdagangan tersebut, DNET sudah terbang 71,85%. Jika menghitung perdagangan sesi I hari ini, maka saham DNET sudah meroket 100,8%.
Ada rumor bahwa Grup Salim tertarik mengambil bagian dalam entitas bisnis hasil merger antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).
Menurut kabar yang beredar, Grup Salim akan masuk melalui PT Mega Akses Persada yang merupakan anak usaha DNET.
Minat Salim itu sebenarnya tidak begitu mengejutkan, mengingat Salim memiliki 26% saham di penyedia telekomunikasi Filipina, PLDT, melalui First Pasific.
Perusahaan tersebut juga telah aktif di pasar M&A dengan mengakuisisi Nusantara Infrastructure (META IJ) dan Rex Minerals (RXM AU) dalam dua belas bulan terakhir.
Dari kinerja keuangannya pada semester I-2024, DNET membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 444,89 miliar. Angka laba bersih itu turun dari periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah Rp 459,46 miliar.
Reuters melaporkan traktat AI yang mengikat secara hukum tersebut ditandatangani oleh 57 negara dan organisasi non-pemerintah termasuk Konsul Eropa soal Hak Asasi Manusia.
“Konvensi ini adalah langkah besar untuk memastikan teknologi baru bisa dimanfaatkan tanpa menggerus nilai paling mendasar kita, seperti hak asasi manusia dan kepatuhan hukum,” kata Menteri Kehakiman Inggris Shabana Mahmood.
Konvensi AI berfokus pada pelindungan HAM orang yang terdampak dan terpisah dari Undang-Undang Uni Eropa tentang AI yang berlaku bulan lalu. UU AI Uni Eropa berisi aturan detail tentang pengembangan, peluncuran, dan penggunaan sistem AI di wilayah pasar UE.
Konsul Eropa yang berdiri pada 1949 adalah organisasi internasional yang terpisah dari UE. Organisasi dengan anggota 46 negara itu memiliki mandat melindungi HAM.
Negara penandatangan traktat AI bisa memilih untuk mengadopsi regulasi tersebut atau membentuk UU secara nasional sesuai dengan isi traktat.
Namun, ahli hukum Uni Eropa, Francesca Fanucci mengatakan bahwa perjanjian internasional itu sulit diterapkan.
“Formulasi prinsip dan kewajiban di dalamnya terlalu luas dan berisi banyak hal yang menimbulkan pertanyaan soal kepastian hukum dan efektivitas penerapannya,” katanya.
Fanucci memberikan contoh pasal yang mengecualikan sistem AI untuk keamanan nasional serta aturan yang sangat terbatas untuk sektor privat dibandingkan dengan sektor publik.
Paus Fransiskus tengah berada di Indonesia dalam rangka perjalanan apostolik ke wilayah Asia dan Oceania. Indonesia sendiri akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus, pada 3 hingga 6 September 2024. Selanjutnya akan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini dan Vanimo dari 6-9 September; Dili, Timor Leste dari 9-11 September; dan Singapura dari 11-13 September.
Paus Fransiskus menjadi sorotan masyarakat Indonesia akan kesederhanaannya meskipun menyandang status sebagai pemimpin umat Katolik seluruh dunia dan pemimpin negara Vatikan.
Paus Fransiskus bukanlah Paus pertama yang hadir di Indonesia. Kunjungan pemimpin Gereja Katolik pernah hadir pada tahun 1970 dan 1989 dengan disambut oleh ribuan masyarakat Indonesia.
Kedatangan Paus Paulus VI pada 1970
Pada 1970 merupakan pertama kali seorang pemimpin Gereja Katolik dunia menginjakkan kaki di Indonesia saat Presiden Soeharto masih memimpin kala itu. Ia adalah Paus Paulus VI.
Namun, kedatangan Paus Paulus VI bukan kunjungan resmi kenegaraan, melainkan kunjungan singkat pada 3 sampai 4 Desember 1970. Dalam kunjungan singkat Paus Paulus VI terdapat sejumlah agenda.
Paus Paulus VI mengadakan pertemuan bersama Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Saat itu Paus memberikan penghargaan kepada Indonesia karena nilai-nilai dinamis dan kemajuan dalam menghormati spiritualitas masyarakat setempat.
Hingga malam harinya, Paus Paulus VI mempersembahkan Misa Kudus di Stadion Utama Senayan di hadapan ribuan umat Katolik. Tercatat ribuan jemaat mengikuti misa agung tersebut.
Paus juga mengunjungi Gereja Katedral Jakarta untuk menyapa singkat para Imam dan biarawati di gereja tersebut. Kedatangan Paus Paulus VI juga jadi penanda menguatnya hubungan diplomatik RI dengan Takhta Suci Vatikan.
Kedatangan Paus Yohanes Paulus II pada 1989
Selang 19 tahun, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Indonesia pada 1989. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi kenegaraan yang dilakukan selama 6 hari, mulai dari 9 sampai 14 Oktober 1989.
Terkait rencana kunjungan Paus Yohanes Paulus II tanggal 9-14 Oktober 1989 sempat muncul kecaman dari Fretilin sebagai Gerakan pengacau keamanan Timor Timur. Kecaman tersebut dilemparkan di Lisabon, Portugal karena tidak senang terhadap agenda Paus selama di Indonesia. Mereka menilai kunjungan Paus ke Indonesia terutama ke Timor Timur sebagai pernyataan politik Tahta Suci.
Namun pada akhirnya kunjungan tersebut diterima dan dalam keadaan baik, setelah Panitia Penyambutan Sri Paus (PPSP) Pusat menyampaikan bahwa kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor Timur lebih bersifat kunjungan pastoral. PPSP Pusat menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR.
Hari pertama kedatangan Paus Yohanes Paulus II langsung diisi dengan agenda pertemuan dengan Presiden Soeharto di Istana Merdeka. Kemudian Paus Yohanes Paulus II berlanjut melakukan misa kudus di Stadion Utama Senayan. Setidaknya terdapat 125.000 umat yang memadati misa. Jemaat datang dari seluruh penjuru Indonesia. Paus berdoa kepada Umat Katolik Indonesia untuk senantiasa memperkuat iman kepada Kristus. Selain itu, Paus Yohanes Paulus II juga menyampaikan pesan untuk tetap menyebarkan kasih kepada sesama dan menjaga perdamaian.
Paus juga mengunjungi kota-kota lain di Indonesia pada saat itu, seperti Yogyakarta, Maumere, Dili (saat ini ibu kota Timor Leste), dan Medan. Perjalanan Paus pun berakhir pada tepat pada 14 Oktober 1989 dan kembali melanjutkan perjalanan ke Mauritius.
Kedatangan Paus Fransiskus pada 2024
Pada 2024, tercatat Paus Fransiskus hadir di Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 .dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik.
Kehadiran Pemimpin umat Katolik dunia yang juga merupakan Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (5/9/2024), dihadiri sekitar 87.000 umat Katolik guna mengikuti ibadah misa.
Para jemaat yang hadir juga menyambut Paus Fransiskus dengan meneriakkan yel-yel yang telah disiapkan sebelumnya.
“Viva il Papa, Viva Papa Francisco (Hidup Paus, Hidup Paus Fransiskus),” seru para jemaat yang hadir di GBK, Kamis (5/9/2024).
Jemaat yang hadir juga menyanyikan lagu Kristus Jaya dan Ave Maria bersama Paus Fransiskus.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran subsidi energi yang telah disepakati kini menjadi sebesar Rp 203,4 triliun, dari rancangan awal sebesar Rp 204,5 triliun. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi Rp 1,1 triliun.
“Dengan demikian total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A Rp 203,4 triliun, ini turun Rp 1,1 triliun dari yang kami usulkan di RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg anggarannya turun Rp 600 miliar dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Terdiri dari Subsidi jenis BBM tertentu yang anggarannya turun Rp 40 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg yang turun Rp 600 miliar.
Sementara itu, khusus untuk subsidi listrik juga turun Rp 500 miliar, dari rancangan semula sebesar Rp 90,2 triliun menjadi hanya sebesar Rp 89,7 triliun. “Ini karena tadi kursnya turun dari Rp 16.100 ke Rp 16.000,” tegas Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan, penurunan belanja subsidi energi ini tidak akan mengubah postur defisit APBN karena adanya potensi kenaikan pendapatan negara dari sisi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.
Di sisi lain, penurunan belanja subsidi energi Rp 1,1 triliun tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran kompensasi BBM dan listrik untuk tahun depan.
“Ada untuk menambah pembayaran kompensasi BBM dan listrik Rp 1,1 triliun, ini karena kalau keuangan negara sehat dan baik tiga kuartal pasti kita penuhi dan kuartal terakhir karena diuadit BPKP ada menunggu prosesnya T+1,” ungkapnya.
Pada Senin (2/9/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Agustus 2024 kembali mengalami deflasi, mencatatkan penurunan bulanan yang mengejutkan sebesar 0,03%.
Ini merupakan anomali dalam sejarah ekonomi Indonesia, terakhir kali terjadi pada tahun 1999. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga pangan yang bersifat volatil.
Lebih lanjut, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia juga mengalami kontraksi untuk dua bulan berturut-turut, mencapai 48,9 pada Agustus 2024, turun dari 49,3 pada Juli 2024.
Di bawah ini adalah daftar 10 wilayah di Indonesia yang mengalami deflasi terdalam pada Agustus 2024:
Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan penurunan IHK paling tajam. IHK di provinsi ini turun sebesar 0,39% secara bulanan, dari bulan sebelumnya, IHK tercatat di angka 105,53. Meskipun secara tahunan IHK di wilayah ini masih menunjukkan kenaikan sebesar 1,29%, penurunan bulanan yang besar ini mencerminkan adanya tekanan deflasi yang cukup kuat.
Selanjutnya ada Kalimantan Selatan dan Maluku yang juga mengalami penurunan cukup signifikan. IHK di Kalimantan Selatan turun 0,36% menjadi 105,88, sedangkan Maluku mencatat penurunan sebesar 0,34% dengan IHK sebesar 106,54.
Kedua wilayah ini juga masih menunjukkan pertumbuhan tahunan, masing-masing sebesar 1,71% dan 2,58%, yang menunjukkan bahwa meskipun terjadi deflasi bulanan, tekanan inflasi tahunan masih ada, meski mulai mereda.
Di Riau, IHK turun 0,27% secara bulanan menjadi 106,15, sementara di Sulawesi Tenggara, penurunan IHK tercatat pada 0,27% dengan angka IHK sebesar 106,33. Kedua wilayah ini juga menunjukkan pertumbuhan tahunan, masing-masing sebesar 1,99% dan 1,62%, tetapi penurunan bulanan ini mengindikasikan bahwa harga-harga mulai menurun dalam jangka pendek.
Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat masing-masing mencatat penurunan IHK sebesar 0,25% secara bulanan, dengan IHK di angka 106,75 dan 105,69. Penurunan ini terjadi meskipun kedua wilayah tersebut masih menunjukkan pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 2,14% dan 1,47%.
Nusa Tenggara Timur (NTT) juga mengalami penurunan IHK sebesar 0,25% menjadi 105,09, diikuti oleh Papua Tengah yang meskipun memiliki IHK tertinggi di antara wilayah-wilayah lain dalam daftar ini, yakni 109,93, tetap mencatat penurunan 0,24% secara bulanan.
Namun, Papua Tengah menunjukkan pertumbuhan tahunan yang cukup kuat sebesar 3,74%, menandakan bahwa meskipun ada tekanan deflasi dalam jangka pendek, inflasi tahunan masih cukup tinggi.
Sumatera Selatan dan Kalimantan Utara menutup daftar ini dengan penurunan IHK masing-masing sebesar 0,19%. IHK di Sumatera Selatan tercatat di 105,91, sementara di Kalimantan Utara berada di angka 105,30.
Kedua provinsi ini masih menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 1,80% dan 1,59%, tetapi penurunan bulanan yang moderat ini tetap menunjukkan adanya penurunan tekanan inflasi dalam jangka pendek.
Kondisi ini mengindikasikan adanya pelemahan daya beli masyarakat yang terus berlanjut, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan domestik. Menurut Hosianna Situmorang, Ekonom Bank Danamon, deflasi ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga pangan yang bersifat volatil.
Senada dengan itu, Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menyatakan bahwa deflasi yang diikuti dengan penurunan PMI Manufaktur menjadi indikasi kuat adanya penurunan daya beli masyarakat.
Paul Smith dari S&P Global Market Intelligence menambahkan bahwa penurunan dalam manufaktur Indonesia semakin intensif, ditandai dengan penurunan tajam dalam pesanan baru dan output untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.
Hal ini semakin memperjelas kondisi ekonomi yang sedang mengalami tekanan, dan menurut Fithra Faisal, Ekonom Senior Samuel Sekuritas Indonesia, diperlukan dukungan kebijakan yang potensial untuk menstabilkan sektor manufaktur ini.
Sejak peluncuran ChatGPT pada akhir tahun 2022, raksasa teknologi global seperti Google, Microsoft, dan Meta juga turut meluncurkan antarmuka obrolan AI mereka sendiri.
Saat ini OpenAI mencatat lebih dari 200 juta orang menggunakan ChatGPT setiap minggunya. Jumlah ini naik dua kali lipat dari sebelumnya 100 juta pengguna aktif mingguan yang dilaporkan OpenAI November lalu.
OpenAI menyatakan, 92 persen perusahaan Fortune 500 menggunakan produk OpenAI. Sementara penggunaan API meningkat dua kali lipat setelah merilis model GPT-4o Mini yang lebih murah dan lebih cerdas.
Lantas, negara mana yang paling banyak menggunakan ChatGPT?
Menjawab pertanyaan, firma konsultasi manajemen global Boston Consulting Group (BCG) mengadakan survei kepada 21.000 konsumen pada Agustus-September 2023 di 21 negara, termasuk Indonesia.
Survei tersebut meranking negara dengan jumlah pengguna chatbot AI bikinan OpenAI terbanyak.
India menjadi negara dengan pengguna ChatGPT terbanyak di dunia, dengan pangsa pasar sekitar 45 persen dari total konsumen yang disurvei.
Maroko dan Uni Emirat Arab mengisi posisi kedua dan ketiga dengan pengguna 38 persen dan 34 persen dari konsumen yang disurvei.
Indonesia masuk dalam 10 besar sebagai negara dengan pengguna ChatGPT terbanyak. RI berada di posisi ke-6 dengan pengguna 32 persen dari konsumen yang disurvei. Angka ini sama persis dengan Argentina di posisi ke-4 dan Brasil di posisi ke-5.
Berikut selengkapnya 21 negara dengan pengguna ChatGPT terbanyak menurut survei BCG, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (3/9/2024).
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pada kemarin, Senin (2/9/2024) telah merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk Agustus 2024. IHK turun dan di bawah ekspektasi konsensus yang dihimpun CNBC Indonesia.
Secara tahunan (year on year/yoy), IHK masih naik atau mengalami inflasi sebesar 2,12% pada Agustus 2024 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat 2,13%. Sementara secara bulanan (month to month/mtm), IHK mengalami deflasi sebesar 0,03%.
Realisasi IHK tersebut lebih lambat dibandingkan konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 11 institusi yang memperkirakan IHK Agustus 2024 stagnan 0%% dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,18%.
Sedangkan IHK secara tahunan diperkirakan akan naik tipis menjadi 2,15% (yoy) pada Agustus 2024 dan IHK inti diproyeksi sebesar 1,99% yoy.
Sebagai catatan, deflasi pada Agustus 2024 ini menandai deflasi selama empat bulan beruntun.
Deflasinya IHK Indonesia dapat memicu kekhawatiran di pasar bahwa stabilitas inflasi yang terlalu rendah bisa mengindikasikan lemahnya daya beli konsumen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede mengungkapkan catatan deflasi di Agustus terjadi seiring dengan penurunan harga volatile food efek peningkatan produksi bawang merah.
Lebih lanjut, deflasi yang dialami Indonesia selama empat bulan beruntun yang diikuti dengan turun-nya PMI Manufaktur Agustus yang anjlok ke level 48,9 poin menjadi indikasi adanya penurunan daya beli masyarakat.
“Tren deflasi ini dipengaruhi oleh supply pangan yang sudah mulai membaik atau normalized pasca factor el nino di awal tahun ini. Namun kita juga perlu mencermati bahwa ada kecenderungan daya beli masyarakat ada kemungkinan trennya sudah mulai menurun. Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis pagi ini adalah PMI manufacturing Indonesia kembali lagi masuk ke dalam fase kontraktif.” tutur Josua dalam program Profit, CNBC Indonesia (Senin, 02/09/2024).
Sederet emiten dalam sektor consumer goods pun bisa kena dampaknya dari dampak deflasi yang menurunkan daya beli masyarakat.
Sebagai konsumen yang terdampak, mereka akan cenderung mengalihkan opsi pada barang yang lebih murah atau mengurangi konsumsi. Alhasil, perusahaan akan kena dampak pada potensi penurunan penjualan.
Sejumlah emiten yang potensi kena dampaknya antara lain yang bergerak di makanan dan minuman seperti PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD), dll.
Meski begitu, masih ada juga peluang dari sektor consumer goods pada sisa tahun ini, mengingat pergerakan rupiah yang masih dalam tren penguatan akan memberikan keringanan pada beban impor untuk bahan baku, serta prospek dari seasonality event pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) pada November, kemudian pada akhir tahun ada perayaan Natal dan Tahun Baru.
