BMKG dan BNPB mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Riau. Sejak dimulai pada 21 Juli 2025 hingga 25 Juli 2025, OMC menunjukkan dampak nyata dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menjelaskan, OMC dilakukan secara masif dengan memaksimalkan penyemaian awan di wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan awan hujan. Hingga Jumat pagi, tercatat sudah 23 kali operasi penyemaian awan dilakukan, dengan menaburkan bahan semai NaCl sebanyak 20,8 ton di langit Provinsi Riau.
“Langkah ini terbukti efektif dalam meredam titik-titik panas serta mempercepat pemadaman kebakaran di sejumlah wilayah Riau,” kata Dwikorita, dikutip Sabtu (26/7/2025).
Lebih lanjut, operasi terus difokuskan pada wilayah yang paling terdampak, seperti Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir, yang menjadi titik prioritas. Hasilnya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berhasil diturunkan di wilayah tersebut.
Tak hanya berdampak di wilayah utama operasi, penyemaian awan juga memberikan efek positif di kawasan sekitar perbatasan Provinsi Riau. Dari data citra radar cuaca BMKG, hujan dengan intensitas sedang terpantau terjadi di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
Efektivitas program ini diperkuat oleh data terbaru BMKG yang mencatat tidak ada lagi hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah maupun tinggi yang terpantau di wilayah Provinsi Riau per Jumat pagi, 25 Juli 2025. Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa modifikasi cuaca berhasil menekan potensi karhutla secara signifikan.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menyatakan bahwa keberhasilan OMC di Riau menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis sains dalam mitigasi bencana. Keberhasilan ini adalah hasil kerja kolaboratif antara BMKG, BNPB, TNI AU, Kementerian Politik dan Keamanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah daerah.